KATAMEDIA, SAMARINDA – Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) mengevaluasi seluruh kepala SMA dan SMK sederajat mulai 2027 mendapat dukungan dari DPRD Kaltim.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan sekaligus kinerja pengelolaan sekolah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menilai evaluasi terhadap kepala sekolah merupakan hal yang wajar dilakukan.
Apabila ditemukan pimpinan sekolah dengan kinerja yang tidak memenuhi standar, jabatan tersebut dapat diberikan kepada tenaga pendidik lain sesuai mekanisme dan ketentuan kepegawaian.
“Sepanjang itu melalui perencanaan yang baik dan dipersyaratkan dengan data Dapodik, tidak ada masalah. Justru itu bisa menjadikan kepemimpinan di SMA terjadi kompetisi,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Namun, Darlis mengingatkan agar Disdikbud tidak terburu-buru mengambil keputusan yang berkaitan dengan pergantian maupun penurunan jabatan kepala sekolah. Seluruh tahapan harus disiapkan secara matang, termasuk memastikan kewenangan pejabat yang mengambil keputusan.
Ia menilai, persoalan administrasi dan koordinasi harus menjadi perhatian agar kebijakan evaluasi tidak kembali memunculkan polemik seperti yang terjadi dalam proses mutasi kepala sekolah sebelumnya.
Darlis mengungkapkan, salah satu persoalan kala itu berkaitan dengan posisi pimpinan Disdikbud Kaltim yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan dalam mengambil keputusan mutasi.
Di samping itu, proses pergantian jabatan sebelumnya juga dinilai belum melibatkan komunikasi yang memadai dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Karena itu, kami ingin mengingatkan Dinas Pendidikan agar proses mutasi tidak terjadi polemik seperti kemarin. Harus betul-betul direncanakan dengan baik,” tegasnya.
Ia menilai, status pimpinan Disdikbud yang kini sudah definitif seharusnya dapat menjadi landasan untuk menjalankan kebijakan kepegawaian secara lebih tertib. Meski begitu, setiap keputusan tetap harus mengikuti prosedur dan memiliki dasar administrasi yang jelas.
Darlis juga meminta penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) diperhatikan dalam proses penilaian. Data tersebut diperlukan agar evaluasi kepala sekolah memiliki tolok ukur yang jelas dan tidak bergantung pada penilaian subjektif.
Menurutnya, perencanaan yang disertai koordinasi lintas instansi akan membuat proses evaluasi maupun pergantian kepala sekolah berjalan lebih transparan dan terhindar dari persoalan administratif. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










