KATAMEDIA, KUKAR – Besarnya aktivitas usaha pertambangan di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memastikan setiap pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pendataan sektor tersebut terus dibenahi agar potensi penerimaan daerah dapat tercatat sesuai aktivitas ekonomi yang berlangsung di lapangan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Badan Pendapatan Daerah Kalimantan Timur (Bapenda Kaltim) dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Pendataan mencakup sejumlah potensi pajak yang berkaitan dengan aktivitas usaha pertambangan, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Air Permukaan di wilayah Kukar.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kewajiban perpajakan pelaku usaha dapat teridentifikasi dan dipenuhi sesuai ketentuan.
“Kita ingin memastikan setiap pelaku usaha di sektor pertambangan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar,” kata Aulia, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, aktivitas ekonomi yang besar perlu didukung pendataan menyeluruh agar potensi pajak yang dihasilkan tidak terlewat. Karena itu, sinkronisasi bersama pemerintah provinsi menjadi bagian penting dalam memastikan data perpajakan sektor pertambangan lebih akurat.
Pemkab Kukar berharap pembenahan tersebut dapat membantu mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus memastikan manfaat aktivitas ekonomi pertambangan turut dirasakan masyarakat.
“Sehingga hasil potensi ekonomi wilayah ini benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kutai Kartanegara,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).










