KATAMEDIA, SAMARINDA – Rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 sebesar Rp4,04 juta dinilai belum sebanding dengan kebutuhan hidup pekerja.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, berpandangan standar upah di daerah ini semestinya mencapai sedikitnya Rp5 juta per bulan.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi dukungan terhadap aspirasi serikat buruh yang meminta UMP Kaltim 2027 ditetapkan sebesar Rp5,7 juta.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai pengeluaran sehari-hari membuat besaran upah sekitar Rp4 juta semakin sulit mencukupi kebutuhan pekerja.
Ia menyebut komponen pengeluaran seperti pangan, sandang, tempat tinggal hingga transportasi terus mengalami kenaikan. Karena itu, penyesuaian upah perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
“Belanja-belanja sudah pada naik, seperti kebutuhan pokok, kemudian kebutuhan biaya sandang dan pangan juga sudah meningkat. Jadi, menurut saya Rp4 juta itu sudah tidak layak untuk wilayah Kaltim. Minimal Rp5 juta ke atas,” ujar Agusriansyah kepada awak media di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Tengku Umar, Samarinda, Sabtu (21/11/2026).
Untuk memperkuat pandangannya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menguraikan simulasi kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja dengan total pengeluaran Rp5,5 juta setiap bulan.
Perhitungan itu terdiri atas tujuh komponen. Kebutuhan makan diperkirakan menghabiskan Rp1,8 juta, disusul biaya hunian sebesar Rp1,2 juta dan transportasi Rp650 ribu.
Sementara itu, kebutuhan utilitas seperti listrik dan keperluan penunjang lainnya dialokasikan Rp450 ribu.
Pengeluaran kesehatan sebesar Rp350 ribu, sedangkan sandang dan kegiatan sosial mencapai Rp450 ribu. Ia juga memasukkan tabungan sebesar Rp600 ribu sebagai bagian dari kebutuhan bulanan pekerja.
“Simulasi kebutuhan hidup layak yakni makan Rp1,8 juta, untuk hunian Rp1,2 juta, transportasi Rp650.000, utilitas Rp450.000, kesehatan Rp350.000, sandang dan sosial Rp450.000, tabungan Rp600.000, jadi total Rp5.500.000 per bulan,” kata Agusriansyah.
Jika dibandingkan dengan ketentuan upah tahun sebelumnya, UMP Kaltim 2026 tercatat sebesar Rp3.762.431 per bulan.
Adapun hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim pada Kamis (19/11/2026) merekomendasikan UMP 2027 sebesar Rp4.046.360 atau naik sekitar 7,02 persen.
Meski mengalami kenaikan, nominal tersebut masih terpaut cukup jauh dari simulasi kebutuhan hidup layak yang dipaparkan Agusriansyah. Terdapat selisih Rp1.453.640 setiap bulannya.
Ia menilai pembahasan upah minimum semestinya tidak hanya berorientasi pada besaran kenaikan secara persentase. Pemerintah juga perlu melihat sejauh mana pendapatan yang diterima pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Agusriansyah meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pemerintah daerah mempertimbangkan kondisi tersebut dalam menentukan kebijakan pengupahan. Menurutnya, kesejahteraan pekerja harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan kebijakan pemerintah.
“Ini harus menjadi perhatian serius Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk para pemangku kepentingan di pemerintah daerah. Kalau untuk menyejahterakan warga saja tidak mampu, ini merupakan kegagalan kepemimpinan,” tutup Agusriansyah. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










