Samarinda, KATAMEDIA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah I dan II serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Timur pada Senin, 19 Mei 2025. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Samarinda.
RDP ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program kerja serta pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Adapun yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Perwakilan dari UPTD Wilayah I dan II, serta Pejabat Teknis dari Dinas PUPR Kaltim.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup kondisi jalan provinsi di sejumlah wilayah, termasuk di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah masih banyaknya saluran drainase yang belum memadai, sehingga berdampak pada kerusakan jalan.
“Kita membahas terkait permasalahan jalan provinsi di beberapa wilayah, seperti di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Banyak laporan menyebutkan bahwa masih terdapat kekurangan, terutama pada sistem drainase. Sebagai contoh, kondisi jalan dari Jongkang hingga tembus ke Jalan Ring Road masih sangat membutuhkan perhatian,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan oleh Dinas PUPR Kaltim bahwa sejumlah proyek perbaikan jalan masih dalam tahap proses administrasi lelang. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Dari pihak PUPR sudah menjelaskan bahwa di hampir seluruh kabupaten/kota terdapat proyek yang masih menunggu proses lelang. Termasuk juga jalan-jalan yang berada di daerah pemilihan saya, seperti di Sanga-Sanga, Muara Jawa, Sebulu, dan Muara Kaman. Banyak infrastruktur jalan di sana yang masih belum optimal dan perlu segera diperbaiki,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kondisi Jalan Ring Road di Samarinda yang sering mengalami banjir, padahal jalan tersebut merupakan akses utama menuju Bandara APT Pranoto.
“Jalan Ring Road ini sering tergenang banjir, padahal ini merupakan akses penting dan menjadi jalur alternatif bagi masyarakat menuju bandara. Kami mendorong agar perbaikannya menjadi prioritas,” timpanya.
Reza berharap hasil evaluasi dalam RDP ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak terkait, demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di Kalimantan Timur. (Adv)
