Samarinda, KATAMEDIA – Menyambut rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) oleh pemerintahan baru, DPRD Kalimantan Timur berharap agar pemerintah pusat lebih dahulu menerapkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menyampaikan harapannya agar perpindahan ibu kota tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menciptakan perubahan nyata di daerah.
“Tolonglah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada Kalimantan Timur itu didahulukan,” ujarnya.
Fadly menilai bahwa selama ini masyarakat Kaltim belum mendapatkan keuntungan langsung dari proyek IKN. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Sehingga masyarakatnya Kaltim tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga masyarakat yang memang menikmati dari perpindahan ibu kota itu,” katanya.
Rencana Presiden Prabowo memindahkan ibu kota di 2028 harus dibarengi dengan program-program sosial dan ekonomi yang nyata. Jika tidak, dikhawatirkan proyek IKN hanya akan menjadi simbol administratif tanpa efek positif lokal.
Fadly mendorong agar kebijakan IKN dilaksanakan dengan prinsip keadilan daerah dan pembangunan berkelanjutan. Ia meminta perhatian lebih pada infrastruktur penunjang, pendidikan, dan pertanian.
“Kita berharap sebelum itu dilakukan, sebelum benar-benar pindah, kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Kaltim harus diutamakan,” pungkasnya. (Adv)
