Sekitar 3.000 Orang dengan HIV Belum Teridentifikasi, DPRD Kaltim Soroti Stigma dan Diskriminasi

ktmd - katamedia.co
Jumat, 20 Nov 2026 09:29 WITA
Anggota Pansus Ranperda HIV/AIDS DPRD Kaltim, Damayanti.
Anggota Pansus Ranperda HIV/AIDS DPRD Kaltim, Damayanti.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Penanganan HIV/AIDS di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menyisakan persoalan dalam penemuan kasus dan keberlanjutan pengobatan. Dari sekitar 10 ribu kasus kumulatif yang tercatat, baru sekitar 7.000 orang yang telah teridentifikasi.

Data tersebut disampaikan dalam laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kaltim. Dalam laporan yang sama disebutkan, Kaltim berada di peringkat ke-11 nasional berdasarkan jumlah kasus HIV.

Dari kelompok yang telah teridentifikasi, baru sekitar 70 persen yang disebut menjalani pengobatan. Kondisi ini menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah, baik dalam menemukan kasus maupun memastikan orang dengan HIV mendapatkan layanan kesehatan secara berkelanjutan.

Anggota Pansus Damayanti mengatakan, penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya bertumpu pada layanan medis. Pemerintah juga harus memperhatikan persoalan stigma dan diskriminasi yang selama ini dapat menghambat masyarakat untuk memeriksakan diri maupun melanjutkan pengobatan.

Baca juga  Soroti Kasus HIV, Ismail Latisi Minta Edukasi dan Pencegahan Dinilai Perlu Diperkuat

“Semuanya melibatkan seluruh sektor terkait agar penanganannya berjalan efektif,” kata Damayanti saat membacakan laporan akhir Pansus dalam Rapat Paripurna DPR Kaltim di Gedung Utama B, Kamis, (19/11/2026).

Menurutnya, ketakutan terhadap penilaian lingkungan sekitar dapat membuat seseorang enggan menjalani pemeriksaan HIV. Bahkan, orang yang telah mengetahui status kesehatannya berpotensi menyembunyikan kondisi tersebut atau menghentikan terapi karena khawatir mengalami perlakuan diskriminatif.

Karena itu, Pansus meminta pemerintah menjamin pemeriksaan HIV dilakukan berdasarkan informasi dan persetujuan individu. Kerahasiaan hasil pemeriksaan juga harus menjadi perhatian agar masyarakat merasa aman ketika mengakses fasilitas kesehatan.

Baca juga  Masa Depan Cerah Pasar Kukar dengan Modernisasi Berkelanjutan

“Pendekatan penanggulangan HIV/AIDS harus mengedepankan kemanusiaan, menjaga kerahasiaan status kesehatan, dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang,” ujarnya.

Pansus turut meminta pemerintah mengejar target global 95-95-95. Target tersebut mencakup 95 persen orang dengan HIV mengetahui statusnya, 95 persen dari mereka yang telah mengetahui status mendapatkan terapi antiretroviral (ARV), serta 95 persen pasien yang menjalani terapi mencapai kondisi virus tersupresi.

Pencapaian target itu membutuhkan kesinambungan layanan, mulai dari pemeriksaan dini hingga pendampingan pasien. Ketersediaan obat ARV juga harus dijaga agar pengobatan jangka panjang tidak terputus akibat kendala pasokan maupun akses pelayanan.

Baca juga  DPRD Kaltim Pertanyakan Pemeliharaan Terminal Timbau, Fasilitas Banyak Rusak

“Pengobatan HIV membutuhkan komitmen jangka panjang. Karena itu, ketersediaan obat ARV dan akses terhadap pelayanan kesehatan harus dijaga agar masyarakat yang menjalani terapi tidak mengalami hambatan dalam pengobatan,” kata Damayanti.

Di luar fasilitas kesehatan, edukasi kepada masyarakat dinilai perlu diperluas untuk meluruskan pemahaman mengenai penularan dan pencegahan HIV. Informasi yang keliru berpotensi memperkuat stigma dan memunculkan perlakuan tidak adil terhadap orang dengan HIV.

Pansus menegaskan, orang dengan HIV tetap memiliki hak untuk bekerja dan menjalani kehidupan sosial sebagaimana masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, keterlibatan lembaga pendidikan, dunia kerja, organisasi masyarakat, serta komunitas pendamping diperlukan untuk memperkuat penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi