KATAMEDIA, SAMARINDA – Program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah dimanfaatkan puluhan ribu kendaraan.
Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 74.422 unit kendaraan memanfaatkan kebijakan penghapusan sebagian denda pajak tersebut.
Dari jumlah itu, 59,9 persen merupakan kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun atau lebih. Angka tersebut memperlihatkan masih besarnya potensi penerimaan daerah dari kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
Di sisi lain, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kaltim saat itu baru mencapai 67,47 persen dari target. Bapenda Kaltim sebelumnya menetapkan target penerimaan dari program relaksasi sebesar Rp50 miliar. Bahkan, dalam sepekan pertama pelaksanaannya, penerimaan program tersebut telah mencapai Rp13 miliar.
Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran pentingnya relaksasi dalam upaya pemerintah mengejar penerimaan pajak hingga akhir tahun. Capaian ini juga mendapat respons positif dari Legislator Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menilai kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, relaksasi merupakan strategi untuk menarik kembali masyarakat yang selama ini menunggak agar bersedia membayar kewajibannya.
Firnadi mengatakan, pelaksanaan relaksasi serupa telah dilakukan dua kali, yakni pada tahun lalu dan kembali diterapkan pada 2026. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi II, program tersebut dinilai berhasil membantu meningkatkan penerimaan daerah.
“Daripada orang mengunggak, kenapa kita tidak membuka kesempatan agar ada yang masuk. Dengan dilakukan relaksasi, harapannya pendapatan bisa lebih optimal,” kata Firnadi saat ditemui di Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim, Kamis (12/11/2026).
Meski mendukung kebijakan tersebut, Firnadi mengingatkan agar pemberian keringanan kepada penunggak pajak tidak mengurangi motivasi masyarakat yang selama ini disiplin membayar kewajibannya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan perhatian kepada wajib pajak yang konsisten membayar tepat waktu. Jangan sampai masyarakat yang patuh justru merasa kurang mendapat apresiasi dibandingkan mereka yang baru membayar setelah memperoleh keringanan.
“Jangan sampai relaksasi ini menurunkan minat orang yang sudah patuh. Kalau kita patuh, kok tidak dikasih reward,” ujarnya.
Namun, Firnadi mengaku baru mengetahui bahwa Pemprov Kaltim ternyata turut menyiapkan penghargaan bagi masyarakat yang tertib membayar pajak. Skema tersebut dinilainya dapat melengkapi kebijakan relaksasi, sehingga pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan kepada penunggak, tetapi juga mengapresiasi wajib pajak yang konsisten memenuhi kewajibannya.
Bagi Firnadi, kedua pendekatan tersebut penting untuk menjaga penerimaan daerah sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar lebih tertib membayar pajak.
Program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang berlangsung sejak September 2026 itu dijadwalkan berakhir pada 21 November 2026. Dengan sisa waktu pelaksanaan tersebut, ia menilai kebijakan ini masih menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan Pemprov Kaltim untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).
