KATAMEDIA, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berpacu menyelesaikan pembahasan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) sebelum memasuki akhir November 2026. Seluruh rancangan regulasi tersebut ditargetkan memasuki tahap finalisasi pada 17 November dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna sehari setelahnya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan, pembahasan enam Raperda telah memasuki tahap akhir. Bahkan, komisi dan panitia khusus (Pansus) harus menjalani pembahasan secara maraton selama hampir sepekan untuk mengejar target penyelesaian.
Enam Raperda tersebut terdiri dari dua rancangan yang dibahas Komisi II dan empat lainnya ditangani empat Pansus DPRD Kaltim.
“Sekarang sudah pembahasan akhir. Hampir satu minggu kami maraton menyelesaikan pembahasan. Insyaallah besok semuanya bisa difinalkan, kemudian 18 November akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna,” kata Baharuddin, Senin (16/11/2026) malam.
Ia optimistis seluruh pembahasan dapat dirampungkan sesuai jadwal. Berdasarkan perkembangan terakhir, sebagian besar materi Raperda telah selesai dibahas dan hanya membutuhkan penyelesaian pada tahap akhir.
Namun, laporan dalam rapat paripurna bukan menjadi akhir proses pembentukan peraturan daerah. Enam Raperda tersebut masih harus melalui tahapan konsultasi dan fasilitasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
DPRD Kaltim memiliki batas waktu hingga 30 November 2026 untuk menyampaikan pelaporan melalui sistem e-Perda. Tenggat tersebut menjadi perhatian Bapemperda karena keterlambatan dapat menghambat proses konsultasi dan finalisasi regulasi.
Baharuddin mengingatkan, Raperda yang tidak dilaporkan sesuai jadwal berisiko tidak dapat melanjutkan tahapan penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia.
“Perda itu tidak bisa selesai karena tidak diterima lagi untuk proses finalisasi dan konsultasi,” tegasnya.
Karena itu, Bapemperda bersama komisi dan Pansus terus mengejar penyelesaian seluruh materi sebelum batas waktu pelaporan. DPRD Kaltim berharap enam Raperda tersebut dapat melewati tahapan yang menjadi kewenangannya tanpa harus tertunda hingga tahun berikutnya. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










