Samarinda, KATAMEDIA – Kelangkaan pupuk di Kalimantan Timur menjadi sorotan serius DPRD Kaltim. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menilai bahwa akar permasalahan tidak hanya di pasokan, tetapi juga pada sistem tata niaga pupuk yang perlu direformasi.

Fadly menilai perlu adanya penataan ulang menyeluruh dalam proses jual-beli pupuk.

“Mungkin ke depan kita mendorong tentang tata niaga jual-beli pupuk ini, supaya benar-benar bisa ditata kembali,” katanya.

Ia menyoroti bahwa pupuk adalah kebutuhan vital petani, namun kenyataannya sangat sulit diperoleh. Hal ini diperparah dengan adanya dugaan permainan distribusi dan penyelewengan subsidi.

“Karena sekali lagi ini barang yang diperlukan oleh para petani kita, tetapi sulit untuk didapatkan di lapangan,” tegasnya.

Menurut Fadly, sistem distribusi pupuk saat ini tidak efisien dan membuka ruang bagi penyimpangan yang merugikan petani. Oleh karena itu, perlu pembenahan dari hulu ke hilir dalam rantai distribusi.

DPRD berencana mengusulkan sistem baru yang lebih transparan dan akuntabel untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani.

“Mudah-mudahan kita nanti bisa melakukan usulan lah mengenai tata niaga, pupuk ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Kelangkaan pupuk ini bisa diminimalisir,” pungkas Fadly. (Adv)