Samarinda, KATAMEDIA – Pentingnya infrastruktur militer di wilayah perbatasan kembali mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari kunjungan kerja Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, ke Kabupaten Mahakam Ulu pada Rabu (21/05), untuk meninjau lokasi rencana pembangunan Markas Kodim 0912/KBR.
Didampingi sejumlah anggota DPRD lainnya Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Agus Suwandi kunjungan ini menjadi bagian dari upaya legislatif daerah mendukung kehadiran penuh institusi pertahanan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Dari perspektif geopolitik dan keamanan, kehadiran Kodim sangat vital dalam menjaga kedaulatan serta memperkuat integrasi nasional di kawasan terluar.
“Kunjungan ini untuk memastikan karena kita ingin membantu instansi vertikal, terutama Dandim Mahulu yang belum ada kantornya,” ujar Ekti Imanuel saat meninjau lokasi yang telah dihibahkan untuk pembangunan markas.
Secara ilmiah, daerah perbatasan seperti Mahakam Ulu memerlukan keberadaan infrastruktur militer yang representatif agar negara dapat menghadirkan fungsi keamanan dan pertahanan secara optimal. Hal ini juga selaras dengan pendekatan ‘pembangunan berkeadilan’ di mana layanan negara, termasuk dalam bentuk kehadiran TNI, harus tersebar merata hingga wilayah terluar.
Dalam kunjungan tersebut, Ekti menjelaskan bahwa langkah peninjauan ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi pimpinan TNI melalui jalur formal pemerintahan.
“Kemarin Danrem melalui Gubernur memerintahkan saya untuk meninjau lokasi. Hari ini kami berkunjung, dan lahannya sudah dihibahkan. Tinggal menunggu proses penganggaran melalui APBD Murni tahun 2026,” jelasnya.
Rencana pembangunan markas Kodim 0912/KBR yang akan menggunakan skema anggaran dari APBD Murni tahun 2026 menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga legislatif. Proses ini memerlukan tahapan administratif yang solid, termasuk legalitas hibah lahan dan penyusunan rencana teknis bangunan.
Ekti menegaskan bahwa kehadiran Kodim tidak hanya penting secara militer, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan administratif bagi masyarakat Mahulu. Sebagai contoh, kehadiran personel TNI di daerah perbatasan seringkali membantu dalam membuka akses jalan, pengamanan kegiatan adat, hingga menjadi bagian dari pembangunan desa melalui program seperti TMMD.
Dengan komitmen ini, DPRD Kaltim menunjukkan peran aktifnya dalam menjembatani kebutuhan instansi vertikal dan pemerintah daerah demi penguatan wilayah strategis. Langkah ini juga menegaskan bahwa pertahanan nasional bukan hanya tanggung jawab pusat, melainkan seluruh elemen pemerintahan termasuk legislatif daerah. (Adv)
