KATAMEDIA, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai digitalisasi pelayanan publik mampu mempersempit ruang bagi praktik percaloan yang selama ini kerap terjadi dalam pengurusan administrasi.

Ia berpendapat bahwa praktik percaloan muncul karena masyarakat ingin proses yang cepat tanpa harus melalui tahapan administrasi secara mandiri.

“Selama ini masyarakat menganggap pemerintah mahal, padahal yang memasang tarif itu calo atau pihak ketiga. Karena masyarakat tidak mau ribet, akhirnya menggunakan jasa mereka,” kata Samri saat berada di kantornya, Kamis (06/08/2026).

Ia mencontohkan pelayanan pembuatan paspor yang kini telah dilakukan secara digital sehingga prosesnya menjadi lebih sederhana dibandingkan sebelumnya.

“Sekarang mengurus paspor cukup daftar secara online. Setelah itu datang hanya untuk foto, bayar, lalu beberapa hari kemudian tinggal mengambil paspornya. Sistem seperti ini menghilangkan celah-celah praktik suap maupun percaloan,” katanya.

Ia juga menilai transformasi pelayanan digital tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pelayanan pemerintah.

Oleh sebab itu, Samri mendorong masyarakat untuk mengurus dokumen melalui jalur resmi dan memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan pemerintah.(ADV)