Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat kesiapan aparatur dalam menghadapi ancaman siber melalui penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Dasar Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) yang digelar Diskominfo Staper Kutim pada Senin (17/11/2025) di Ruang Rapat Diskominfo.
Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Rais Fajarhuda, Manggala Informatika Ahli Pertama dari Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, memaparkan prinsip dasar yang menjadi fondasi keamanan informasi, yaitu trias CIA: Confidentiality, Integrity, dan Availability. Menurutnya, ketiga elemen ini merupakan standar global yang harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan informasi pemerintah.
Rais menjelaskan bahwa Confidentiality berkaitan dengan perlindungan informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Integrity memastikan keaslian dan ketepatan data tetap terjaga tanpa perubahan ilegal. Sementara Availability menjamin bahwa informasi dapat diakses secara andal dan tepat waktu oleh pihak yang berhak.
Sebelum penyampaian materi, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian Diskominfo Staper Kutim, Sulisman, menguraikan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam memperkuat kemampuan Tim CSIRT Kutim. Ia menegaskan bahwa pemahaman mengenai konsep CSIRT sangat diperlukan agar anggota memiliki persepsi yang sama dalam mendeteksi hingga menangani insiden keamanan informasi.
“Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kewaspadaan aparatur dan membangun kemampuan awal dalam proses identifikasi, pelaporan, serta koordinasi ketika terjadi insiden siber,” jelasnya.
Dikatakannya pula, hasil dari kegiatan ini diharapkan menjadi dasar bagi pembentukan mekanisme kerja CSIRT yang lebih komprehensif, termasuk penyusunan pedoman kerja dan peningkatan kompetensi teknis aparatur secara berkelanjutan.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa tantangan keamanan siber semakin kompleks seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi di berbagai layanan pemerintahan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki tim yang mampu merespons insiden dengan cepat dan tepat.
“Serangan siber berpotensi mengganggu layanan publik dan menimbulkan kerugian besar jika tidak ditangani secara profesional. Oleh sebab itu, keberadaan CSIRT menjadi elemen penting dalam menjaga keandalan sistem informasi pemerintah daerah,” ujarnya.
Ronny berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk memperkuat kompetensi sekaligus menumbuhkan budaya sadar keamanan informasi di lingkungan kerja masing-masing. (ADV/DS)
