KATAMEDIA, SAMARINDA – Realisasi program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda pada semester pertama tahun anggaran 2026 masih berjalan lambat. Rendahnya serapan anggaran, baik dari sisi keuangan maupun pelaksanaan fisik, menjadi perhatian DPRD Samarinda yang menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum pastinya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Kepada awak media, sekretaris komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo, menyampaikam serapan anggaran Dinas PUPR hingga pertengahan tahun masih berada di bawah 30 persen.
Menurutnya, keterlambatan itu terjadi karena proses lelang baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah daerah memperoleh kejelasan mengenai plafon anggaran dari pemerintah pusat.
“Saat ini kami di legislatif maupun teman-teman eksekutif di Pemkot terus berkoordinasi secara intensif terkait kepastian plafon anggaran dari pemerintah pusat. Karena nominal pastinya belum klir, proses lelang komoditas baru bisa berjalan sekitar bulan lalu dan bulan ini,” Ungkap Arie sapaan karibnya. Jum’at (10/7/2026).
Selain itu, Arie menjelaskan dinamika fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran.
Meski serapan anggaran pada awal tahun masih rendah, dirinya mengaku memahami kondisi tersebut sebagai dampak dari proses penyesuaian kebijakan anggaran.
“Dinamika inilah yang membuat serapan anggaran di awal tahun cenderung minim, dan kami bisa memahami kendala teknis tersebut,” Jelas Arie.
Di sisi lain, Arie juga menambahkan Dinas PUPR Samarinda juga masih dibebani penyelesaian kewajiban pembayaran proyek tahun anggaran 2025.
Berdasarkan hasil evaluasi, seluruh pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan, namun masih terdapat sisa pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor yang belum dituntaskan.
“Pekerjaan fisik tahun 2025 sebenarnya sudah rampung total, tinggal tanggung jawab sisa pembayaran dari Pemkot yang harus dituntaskan,” Ucap Arie.
Kendati demikian, politisi dari partai Golkar itu mengapresiasi keterbukaan informasi yang disampaikan Dinas PUPR kepada DPRD. Pasalnya, ini menjadi transparansi data dan modal penting bagi legislatif dalam menyusun proyeksi anggaran tahun 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar), sekaligus memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat mengenai perkembangan pembangunan dan penggunaan anggaran di Kota Samarinda.
“Transparansi informasi merupakan kunci agar pembahasan anggaran 2027 berjalan tepat sasaran dan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.” Tutup Arie. (ADV)
