Legislator Kaltim Minta Gratispol Tetap Berjalan di Tengah Keterbatasan Anggaran

ktmd - katamedia.co
Sabtu, 21 Nov 2026 02:57 WITA
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fadly Imawan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fadly Imawan.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Keberlanjutan program pendidikan Gratispol di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai perlu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, meskipun kondisi fiskal tengah mengalami tekanan.

Program yang menjadi salah satu janji Gubernur Kaltim tersebut diharapkan tetap berjalan agar masyarakat dapat merasakan manfaat bantuan pendidikan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fadly Imawan mengatakan pemerintah provinsi perlu menjaga komitmen dalam merealisasikan program tersebut. Kendati demikian, ia memahami keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya tidak sepenuhnya bisa memenuhi rancangan awal.

“Pak gubernur ingin apa yang menjadi janji beliau dan harapan masyarakat dilaksanakan secara optimal. Memang pemerintah provinsi saya pikir sudah berusaha maksimal,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Baca juga  GratisPol Program Pendidikan Bebas Biaya Terbesar dan Pertama di Indonesia

Menurut Fadly, persoalan fiskal menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan Gratispol. Penyesuaian pembiayaan pun tidak terhindarkan agar pelaksanaan program tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.

Meski menghadapi kendala anggaran, ia berpandangan pendidikan tidak boleh kehilangan prioritas. Sebab, keberadaan Gratispol berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang lebih terjangkau.

Baca juga  DPRD Kaltim Temukan Sejumlah Kerusakan di Asrama Mahasiswa Surabaya, Operasional Juga Terkendala

Pada 2026, program Gratispol ditargetkan menyasar 158.981 mahasiswa dengan dukungan anggaran sekitar Rp1,377 triliun.

Selain persoalan anggaran, Fadly turut mencermati kendala teknis yang muncul dalam penyaluran bantuan pendidikan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kelengkapan administrasi serta sistem pendaftaran mahasiswa yang terkadang mengalami gangguan.

Ia menjelaskan, tahapan pengajuan bantuan tidak terlepas dari proses registrasi ulang yang diberlakukan setiap perguruan tinggi. Kondisi tersebut membuat ketepatan waktu mahasiswa dalam memenuhi persyaratan administrasi turut menentukan kelancaran proses penyaluran bantuan.

Baca juga  Aksi Jilid III, JAMPER Kaltim Soroti Dugaan Mark-Up Seragam Gratispol 2026

Fadly menganggap berbagai persoalan tersebut sebagai bagian dari proses pelaksanaan program yang masih membutuhkan penyempurnaan.

“Namanya pelaksanaan yang mungkin kita semua baru mengalami ini, terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tentu ada evaluasi untuk perbaikan ke depan,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah provinsi tidak hanya mempertahankan Gratispol, tetapi juga membenahi aspek teknis yang selama ini menjadi hambatan. Dengan begitu, pelaksanaan program pada tahun berikutnya bisa lebih tertata dan bantuan pendidikan dapat diterima mahasiswa secara maksimal. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi