Cegah Kerusakan Infrastruktur, Bapemperda DPRD Samarinda Siapkan Payung Hukum Pemanfaatan Jalan

ktmd - katamedia.co
Rabu, 18 Nov 2026 03:41 WITA
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rohim
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rohim

KATAMEDIA, SAMARINDA – Kerusakan badan jalan akibat aktivitas penggalian utilitas maupun pemanfaatan ruang jalan yang tidak tertib menjadi perhatian DPRD Samarinda.

Untuk melindungi infrastruktur publik sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda kini mematangkan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan sebagai landasan hukum dalam mengatur penggunaan aset jalan secara lebih terarah dan bertanggung jawab.

Kepada awak media, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengungkapkan regulasi tersebut akan mengatur secara menyeluruh pemanfaatan ruang manfaat jalan (Rumaja), ruang milik jalan (Rumija), hingga ruang pengawasan jalan (Ruwasja).

Menurutnya, pengaturan ini penting untuk mencegah aktivitas pihak tertentu yang berpotensi mengganggu fungsi jalan, seperti pembangunan akses keluar-masuk bangunan swasta maupun pekerjaan galian kabel dan pipa utilitas.
“Kita ingin memastikan ke depan pemanfaatan jalan memiliki aturan yang jelas. Jalan merupakan aset pemerintah yang penggunaannya harus dijaga agar tidak mengganggu fungsi fundamental jalan itu sendiri,” Ungkap Rohim sapaan karibnya. Rabu (18/11/2026).

Baca juga  Deni Hakim Anwar Dukung DLH Perjuangkan Kesejahteraan Tenaga Kebersihan

Salah satu poin penting dalam Raperda tersebut adalah kewajiban bagi kontraktor atau pihak ketiga yang melakukan penggalian jalan untuk menyerahkan jaminan berupa bank garansi kepada pemerintah daerah.

Kebijakan ini dirancang agar setiap pekerjaan utilitas tidak meninggalkan persoalan kerusakan infrastruktur yang akhirnya membebani pemerintah maupun masyarakat.

“Selama ini kita sering menemukan jalan yang sudah digali untuk kepentingan pemasangan kabel atau utilitas lainnya, tetapi setelah pekerjaan selesai kondisinya tidak dikembalikan seperti semula. Karena itu, pihak yang melakukan penggalian harus menyerahkan jaminan bank garansi,” Jelas Rohim.

Baca juga  Transformasi Sektor Pertanian Kukar dengan Anggaran Rp 700 Miliar

Selain itu, Rohim menegaskan, jaminan tersebut dapat dikembalikan setelah pihak pelaksana menyelesaikan pemulihan kondisi jalan sesuai standar semula. Sebaliknya, apabila kontraktor tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah daerah dapat mencairkan jaminan tersebut untuk membiayai perbaikan kerusakan.

“Jangan sampai masyarakat yang harus menanggung dampak pekerjaan pihak ketiga. Kita ingin ada tanggung jawab yang jelas. Kalau jalan dirusak karena pekerjaan utilitas, maka pihak yang melakukan pekerjaan juga harus memastikan jalan kembali layak dan aman digunakan,” Tegasnya.

Baca juga  Pendataan Jalan Konsesi Sambutan, Komisi I DPRD Samarinda Pertemukan BPN dengan Sejumlah Perusahaan

Selain mengatur kewajiban pemulihan infrastruktur, Raperda Pemanfaatan Jalan juga memuat ketentuan mengenai larangan dan sanksi bagi pihak yang menggunakan Rumaja, Rumija, maupun Ruwasja tidak sesuai peraturan.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap regulasi ini nantinya mampu menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan ruang jalan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

“Pihak-pihak yang memanfaatkan ruang jalan tidak sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Raperda. Prinsipnya, pemanfaatan jalan harus tertib, tidak merusak aset daerah, dan tetap mengutamakan kepentingan publik,” Tutup Rohim. (ADV/DPRD Kota Samarinda).

Bagikan:
Berita Rekomendasi