Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Kaltim Soroti Nasib Ribuan Pekerja

ktmd - katamedia.co
Senin, 16 Nov 2026 04:31 WITA
Ilustrasi larangan penggunaan vape.
Ilustrasi larangan penggunaan vape.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan hukum haram bagi penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tertanggal 6 November. Kebijakan tersebut berpotensi membawa dampak terhadap keberlangsungan bisnis vape dan mata pencaharian ribuan pekerjanya di Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengatakan DPRD menghormati fatwa MUI yang mengharamkan aktivitas penggunaan, produksi, hingga jual beli vape.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa fatwa keagamaan tidak serta-merta membatalkan izin usaha maupun menghentikan operasional toko vape. Menurutnya, diperlukan regulasi pemerintah untuk menerapkan pelarangan secara menyeluruh.

“MUI merekomendasikan kepada Presiden dan DPR RI agar menyusun aturan pelarangan secara menyeluruh. Fatwa itu sendiri tidak otomatis mencabut izin usaha atau menutup toko vape,” ungkap Firnadi, Senin (16/11/2026).

Sebelum adanya regulasi baru dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Baca juga  Sinergi Dispar Kukar dan Pokdarwis Tingkatkan Kualitas dan Pendapatan Pariwisata

Regulasi tersebut melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektrik kepada warga di bawah usia 21 tahun serta ibu hamil. Selain itu, terdapat ketentuan larangan penjualan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

“Pengawasan terhadap ketentuan ini bisa diperkuat sekarang, terutama untuk melindungi anak dan remaja,” tegas Firnadi.

Dari aspek ekonomi daerah, Komisi II DPRD Kaltim juga menyoroti kejelasan penerimaan pajak rokok elektrik. Pajak rokok atas vape ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai cukai yang dipungut pemerintah pusat, kemudian disalurkan kepada provinsi berdasarkan proporsi jumlah penduduk dengan skema bagi hasil 70 persen untuk kabupaten/kota.

Firnadi mengatakan pihaknya akan mendorong Komisi II meminta penjelasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dan Bea Cukai mengenai realisasi penerimaan pajak rokok elektrik selama 2025 dan 2026.

Baca juga  Hindari Guncangan Fiskal, Pembagian Tahap Proyek MYA Kutim Dipersempit

Termasuk memastikan apakah penerimaan dari rokok elektrik dapat dipisahkan dari pajak rokok secara keseluruhan. Data tersebut diperlukan untuk mengukur potensi dampak fiskal apabila pemerintah pusat mengubah kebijakan terkait vape.

“Untuk itu saya akan mendorong Komisi II meminta penjelasan Bapenda Kaltim dan Bea Cukai mengenai realisasi dari pajak rokok elektrik ini 2025 dan 2026. Termasuk apakah porsi rokok elektrik bisa dipisahkan dari penerimaan pajak rokok secara keseluruhan. Data itu penting untuk mengukur dampak fiskal jika pemerintah pusat mengubah kebijakannya,” jelas Firnadi.

Di sisi lain, keberlangsungan mata pencaharian ribuan pekerja toko vape turut menjadi perhatian. Berdasarkan perkiraan Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim, terdapat sekitar 400 toko vape yang mempekerjakan kurang lebih 1.400 tenaga kerja di Kaltim.

Firnadi menilai data tersebut perlu ditindaklanjuti untuk mengetahui tingkat kerentanan pekerja apabila pemerintah pusat nantinya menerapkan pelarangan secara menyeluruh.

Baca juga  Aksi di Kejagung, AMAK Laporkan Beberapa Persoalan Dugaan KKN di Kaltim Termasuk Inisial H di Lingkungan Pemprov

“Data ini harus ditindaklanjuti secara serius. Tingkat kerentanan pemutusan hubungan kerja bergantung pada wujud kebijakan nantinya serta kemampuan masing-masing pelaku usaha dalam melakukan penyesuaian dengan adanya aturan larangan itu,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi usaha segera memverifikasi data pekerja secara akurat. Pendataan tersebut mencakup jumlah pekerja, sebaran di kabupaten/kota, hingga status hubungan kerja.

Selain pendataan, pemerintah juga diminta menyiapkan langkah mitigasi, termasuk pelatihan keterampilan baru atau reskilling bagi pekerja yang berpotensi terdampak perubahan kebijakan.

“Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan menyeluruh, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak kebijakan dirancang. Perlindungan kesejahteraan harus menjadi pertimbangan utama. Dampak terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga perlu dihitung,” tutup Firnadi. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi