Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Dinilai Tumpang Tindih Kewenangan, Ini Kritik Legislator Kaltim

ktmd - katamedia.co
Selasa, 17 Nov 2026 11:28 WITA
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah kembali dipersoalkan dalam pelaksanaan program pendidikan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan menilai sejumlah program pemerintah pusat justru masuk ke sektor yang pengelolaannya telah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Garuda oleh pemerintah pusat, sementara pengelolaan SMA dan SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Persoalan serupa juga terlihat pada program Sekolah Rakyat di tingkat kabupaten dan kota, meski pendidikan dasar dan menengah pertama menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Pembagian konkuren terhadap kewenangan pemerintah daerah itu sudah diatur. Tapi kelihatannya pemerintah pusat juga masih mengurus kewenangan konkuren daerah,” ujar Agusriansyah kepada awak media di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (16/11/2026).

Baca juga  Rencana Taksi Berargo di Samarinda, DPRD Minta Transportasi Lokal Tak Terpinggirkan

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut memperlihatkan ketidaksinkronan dalam pembagian tanggung jawab pemerintahan. Pemerintah daerah tetap dibebani kewajiban pelayanan pendidikan, tetapi pada saat bersamaan pemerintah pusat juga menjalankan program di sektor yang sama.

Agusriansyah bahkan menghubungkan persoalan tersebut dengan kebijakan penahanan atau pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai daerah menghadapi tekanan dari sisi anggaran sekaligus ruang kewenangan dalam menjalankan pemerintahan.

Baca juga  BBM Diduga Rusak Mesin, Pemkot Ungkap Kandungan Timbal dan Polime

“Ini bukan hanya anggaran yang dipotong, tetapi kewenangannya pun kelihatan diambil alih. Ini juga menjadi persoalan bagi bangsa ini dalam pembagian kewenangan daerah,” katanya.

Persoalan kapasitas fiskal tersebut, lanjut dia, juga perlu diperhitungkan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

Agusriansyah mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan kewajiban belanja atau mandatory spending. Beberapa sektor yang perlu diperhitungkan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja pegawai.

Ia menyebut alokasi pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan 10 persen, sementara belanja pegawai dibatasi maksimal 30 persen. Menurutnya, kebutuhan belanja wajib tersebut harus diperhitungkan sebelum pemerintah menetapkan program prioritas lainnya.

Baca juga  APBD Kukar 2024 Defisit, Bupati Edi Lakukan Penyesuaian

“Selama itu tidak terganggu, maka anggaran Gratispol akan kita setujui,” ujarnya.

Namun, Agusriansyah mengingatkan kemampuan keuangan daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mempertahankan program unggulan. Jika pendapatan dan kapasitas APBD terus tertekan, pemerintah harus mengevaluasi komposisi belanja agar kewajiban dasar pemerintahan tetap terpenuhi.

“Kalau itu sudah mulai semakin tergerus, harusnya memang kita berani memilih apakah Gratispol ini akan menjadi korban atau memang kesejahteraan pegawai yang harus menjadi bahan evaluasi,” katanya. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi