KATAMEDIA, KUKAR – Pemerataan tenaga kesehatan hingga tingkat desa menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.
Melalui dukungan anggaran desa, pemerintah menyiapkan kebijakan satu perawat dan satu bidan di setiap desa.
Kebijakan tersebut dimasukkan dalam anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di masing-masing desa. Keberadaan tenaga kesehatan itu diharapkan dapat memberikan dukungan langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan dari tingkat paling dasar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebutuhan tenaga kesehatan tidak cukup hanya dipenuhi melalui formasi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Kita sadar bahwa ASN dan P3K saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan,” kata Aulia pada Minggu, (15/11/2026).
Perawat dan bidan yang ditempatkan di desa akan menjadi bagian penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan dari tingkat akar rumput.
Pemerintah ingin memastikan pelayanan tidak hanya bertumpu pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, tetapi juga didukung sumber daya manusia yang berada dekat dengan masyarakat.
“Satu perawat satu bidan ini nanti juga mensupport untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang ada di desa,” ungkapnya.
Selain pemerataan tenaga kesehatan di desa, Pemkab Kukar juga menangani persoalan kekurangan dokter di sejumlah puskesmas. Beberapa fasilitas kesehatan sebelumnya sempat mengalami kekosongan dokter, di antaranya Puskesmas Marangkayu dan Tabang.
Namun, kebutuhan dokter di kedua puskesmas tersebut kini telah terpenuhi.
Penguatan sumber daya manusia kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar membangun sistem kesehatan secara menyeluruh.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas kesehatan, tetapi juga memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan.
“Kita berharap memang semua ini bisa tersusun, di sistem kesehatan daerah yang sebenarnya sudah ada dan terus disempurnakan oleh Dinas Kesehatan,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).










