KATAMEDIA, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi akan memperkuat sinkronisasi kebijakan pangan dengan pemerintah pusat, terutama terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan adalah memasukkan pisang sebagai alternatif karbohidrat dalam menu MBG, seiring dorongan diversifikasi pangan di daerah.
Kabid Hortikultura Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Kosasih, menjelaskan bahwa penyelarasan kebijakan daerah dengan arahan presiden kini menjadi tuntutan yang tak terhindarkan. Karena itu, pengembangan budidaya pisang di daerah akan diarahkan agar dapat mendukung kebutuhan pangan dalam program nasional tersebut.
“Maka budidaya pisang pun harus dikaitkan dengan MBG,” tegasnya.
Menurut Kosasih, pisang berpotensi menjadi salah satu sumber energi dalam MBG. Selain memperluas serapan produksi lokal, langkah tersebut juga sejalan dengan kampanye “One Day No Rice”, sebuah ajakan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap nasi. Ia menilai bahwa setidaknya satu hari dalam seminggu, menu MBG dapat menggunakan pisang sebagai pengganti nasi.
“Tidak harus nasi setiap hari. Karbohidrat dari pisang itu cukup, dan sebenarnya sudah biasa dikonsumsi di desa-desa—direbus, dicincang, dicampur kelapa,” kata Kosasih.
Dorongan agar menu MBG memanfaatkan pangan lokal juga datang dari salah satu komisi di DPR RI. Penyesuaian tersebut dipandang sebagai indikator keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan kebijakan nasional sekaligus memastikan program MBG relevan dengan karakteristik pangan di setiap daerah.
Untuk tahap awal, Kosasih membuka peluang uji coba di tiga lokasi. Seluruh komponen menu tetap sama, kecuali karbohidrat yang diganti dengan pisang lokal pada hari tertentu. Ia menilai langkah ini dapat menjadi pintu masuk perubahan pola konsumsi masyarakat.
Lebih jauh, diversifikasi pangan juga ditujukan untuk menekan konsumsi beras di Kaltim. Saat ini konsumsi beras masyarakat diperkirakan mencapai 120 kilogram per kapita per tahun. Pemerintah berharap angka ini dapat diturunkan hingga 100 kilogram, dengan target jangka panjang mendekati pola konsumsi negara seperti Malaysia yang hanya sekitar 80 kilogram per kapita.
Sementara itu, berdasarkan proyeksi penduduk di pertengahan tahun 2024, BPS mencatat jumlah penduduk Kaltim mencapai 4.045.860 jiwa, meningkat sekitar 136.120 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang bertambah lebih dari 70.000 jiwa dalam satu tahun terakhir.
Sebaran penduduk di 10 kabupaten/kota pada 2024 adalah sebagai berikut:
Samarinda – 858.080 jiwa
Kutai Kartanegara – 789.770 jiwa
Balikpapan – 717.230 jiwa
Kutai Timur – 462.990 jiwa
Paser – 286.990 jiwa
PPU – 267.690 jiwa
Berau – 261.830 jiwa
Bontang – 188.290 jiwa
Kutai Barat – 178.740 jiwa
Mahakam Ulu – 34.250 jiwa
Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, Kosasih menilai pengurangan konsumsi beras akan membantu mengurangi tekanan kebutuhan pangan daerah.
“Kalau bisa turun ke 100 saja per orang, beban penyediaan beras kita jauh lebih ringan,” ujarnya.
Kosasih juga menyoroti tantangan persepsi masyarakat yang masih melihat pangan lokal seperti pisang, keladi, dan ubi sebagai makanan kuno. Padahal, ia menekankan bahwa kandungan glukosa nasi jauh lebih tinggi dan dapat memicu masalah kesehatan jika dikonsumsi berlebihan, terutama di malam hari.
Ia bahkan mencontohkan pengalaman rekannya yang berhasil mengontrol diabetes setelah rutin mengonsumsi pisang rebus jenis kepok selama tiga tahun.
“Banyak penyakit muncul karena pola makan yang salah. Pisang rebus itu glukosanya rendah, lebih aman,” ujarnya.
Pemprov Kaltim diperkirakan akan memperluas kampanye diversifikasi konsumsi pangan berbasis komoditas lokal sebagai dukungan langsung terhadap program MBG sekaligus memperbesar pasar bagi petani hortikultura, terutama pisang (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
