DPRD Soroti Penanganan Sosial Dampak Longsor KM 28, Dorong Relokasi dan Perlindungan Warga

ktmd - katamedia.co
Kamis, 19 Jun 2025 11:09 WITA
Reza Fahlevi, anggota Komisi III DPRD Kaltim
Reza Fahlevi, anggota Komisi III DPRD Kaltim

KATAMEDIA, Samarinda – Peristiwa longsor di KM 28 Batuah, Kutai Kartanegara, tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang besar bagi masyarakat sekitar. Sedikitnya 22 kepala keluarga terdampak, dan hingga kini berbagai bentuk bantuan mulai digulirkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, serta instansi teknis terkait.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Reza Fahlevi, mengatakan bahwa penanganan bantuan telah berjalan melalui sejumlah jalur.

“Saya rasa bantuan sudah diberikan oleh pihak provinsi atau mungkin BPBD atau mungkin dari dinas lainnya,” ujarnya.

Baca juga  DPRD Kaltim Soroti Keretakan Gedung SMAN 14 Samarinda, Komisi IV Akan Lakukan Peninjauan

Meski begitu, Reza menekankan perlunya penanganan jangka panjang bagi masyarakat, salah satunya melalui program relokasi.

“Kalau di pihak kabupaten sudah ada inisiatif membangunkan rumah atau relokasi rumah bagi masyarakat terdampak,” ungkapnya.

Relokasi merupakan salah satu solusi strategis dalam mitigasi bencana, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan longsor. Selain itu, program ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi potensi korban jiwa dan kerugian harta benda di masa depan, bila terjadi bencana serupa.

Baca juga  Dugaan Korupsi PT. PTB 5,04 T, FORKOP Akan Demo Kejati dan DPRD Kaltim

“Dan yang paling penting itu kita semua di situ ada rumah ibadah, itu yang menjadi prioritas kita dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan.” tambah Reza.

Penanganan sosial terhadap bencana juga harus melibatkan pendekatan inklusif, di mana warga terdampak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil akan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara langsung.

Di sisi lain, pemerintah dan DPRD juga mendorong pihak perusahaan yang diduga berkaitan dengan lokasi longsor untuk ikut serta dalam penanganan sosial. Komitmen untuk menyediakan lahan hingga setengah hektare bagi warga terdampak dinilai sebagai kontribusi penting dari sektor swasta.

Baca juga  Jahidin Dorong Pembentukan Pansus Lintas Komisi Telusuri Aset Bermasalah

Dengan kolaborasi antar instansi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan, diharapkan proses pemulihan sosial pasca-bencana longsor ini bisa berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan. DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal jalannya penanganan ini hingga masyarakat benar-benar kembali hidup normal. (Adv)

Bagikan:
Berita Rekomendasi