Ekti Imanuel Dorong Pemerintah Mahulu Tingkatkan Sinergi dengan Provinsi

ktmd - katamedia.co
Rabu, 28 Mei 2025 02:36 WITA
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel (ist)
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel (ist)

Samarinda, KATAMEDIA –  Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Mahulu, Ekti menyampaikan harapan agar pemerintah kabupaten bersikap terbuka dan aktif dalam menjalin komunikasi dan kerja sama lintas tingkat pemerintahan.

“Harapan kita, apalagi ini kan dapil saya, pemerintah Mahakam ulu itu terbuka dengan kita provinsi. Itu yang kita inginkan, jadi proses bersinergi terkait dengan apa-apa yang tentu pemerintah provinsi bisa bantu,” ujar Ekti.

Baca juga  Transformasi Kinerja Menjadi Strategi Utama, Pemprov. Kaltim dan BPD Kaltim-Kaltara Optimis Dongkrak PAD

Sinergi antarpemerintahan merupakan kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif. Menurut teori governance modern, kolaborasi antara lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mempercepat penyelesaian masalah publik.

Ekti menilai bahwa meskipun banyak program yang bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi, pelaksanaan dan keberhasilan program tersebut sangat tergantung pada kesiapan dan keterbukaan pemerintah kabupaten dalam menyambut bantuan tersebut.

Baca juga  Tuntas Sudah Polemik SMAN 10 Samarinda,Tahun Ini Kembali ke Lokasi Awal

“Karena apapun yang dibantu ke mahulu, prosesnya kan, pemerintahan mahulu lah yang secara pemerintahannya yang melaksanakan dan segala macam seperti itu. Contoh, kita bantu pupuk untuk petani. calon petani calon lokasi (CPCL)nya itu kan dinas pertanian mahulu. Dari perkebunan atau pertanian provinsi tidak bisa apa-apa, kalau yang menerimanya tidak ada,” lanjutnya.

Baca juga  Waktu Singkat, DPRD Siap Kebut Pembahasan RPJMD dan RKPD

Dalam konteks desentralisasi, pemerintah kabupaten memang memiliki otoritas besar dalam pengelolaan program lokal. Oleh karena itu, kegagalan atau keberhasilan program dari provinsi akan sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah dalam menyambut dan melaksanakannya.

Ekti berharap dengan adanya komunikasi yang baik dan transparansi dari pemerintah Mahulu, potensi bantuan dan program dari provinsi bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Intinya, mari kita bersinergi demi kemajuan daerah,” tutupnya. (Adv)

Bagikan:
Berita Rekomendasi