KATAMEDIA, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta data realisasi kebun plasma sawit yang tercatat sekitar 280 ribu hektare diverifikasi langsung ke lapangan. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan luasan tersebut benar-benar telah direalisasikan bagi masyarakat, bukan sekadar tercantum dalam laporan administratif.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mempertanyakan kesesuaian data tersebut dengan kondisi perkebunan di lapangan. Pasalnya, luas perkebunan sawit di Kaltim mencapai sekitar 1,5 juta hektare, dengan sekitar 280 ribu hektare dilaporkan telah dialokasikan untuk kebun plasma.
“Jangan sampai hanya di atas kertas saja,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu, (14/11/2026) menyikapi hasil rapat bersama Dinas Perkebunan Kaltim beberapa waktu lalu.
Menurut Sabaruddin, Komisi II juga menerima keluhan dari kelompok tani dan masyarakat terkait minimnya keterlibatan mereka dalam pembangunan kebun plasma. Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk memeriksa apakah kewajiban perusahaan benar-benar telah dilaksanakan dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.
Ia juga mengingatkan agar kewajiban pembangunan kebun plasma tidak disamakan dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Keduanya memiliki dasar dan tujuan berbeda sehingga pemenuhan kewajiban plasma harus dipastikan secara tersendiri.
Berdasarkan data dukung yang diolah dari data Arindama kabupaten, realisasi kebun plasma di sejumlah daerah menunjukkan luasan yang berbeda. Kutai Timur tercatat memiliki realisasi 86.776,62 hektare dari total luas Izin Usaha Perkebunan (IUP) 722.188,02 hektare.
Kutai Kartanegara mencatat realisasi 29.945,92 hektare dari total luas IUP 362.483,47 hektare. Sementara itu, di Kabupaten Paser realisasi mencapai 45.987,30 hektare dari total luas IUP 216.895,50 hektare.
Di Penajam Paser Utara, realisasi plasma tercatat 1.411,07 hektare dari total luas IUP 34.489,50 hektare. Kabupaten Berau mencatat 27.592,83 hektare dari total luas IUP 206.378,89 hektare.
Adapun Kutai Barat memiliki realisasi 36.249,46 hektare dari total luas IUP 462.377 hektare, sedangkan Mahakam Ulu mencatat 2.851,62 hektare dari total luas IUP 128.310 hektare.
Sabaruddin menegaskan, verifikasi lapangan diperlukan untuk menguji kesesuaian angka-angka tersebut sekaligus menjawab keluhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan perusahaan, tetapi juga memastikan kebun plasma benar-benar tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Di tingkat pemerintah provinsi, sejumlah langkah administratif telah dilakukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan. Dinas Perkebunan Kaltim sebelumnya menerbitkan surat Nomor 100.44.1/7805/BU pada 7 Juli 2024 tentang penyampaian surat edaran pemenuhan kewajiban perizinan berusaha subsektor perkebunan.
Selanjutnya, Gubernur Kaltim menerbitkan surat Nomor 500.6.14.3/3940/Disbun pada 29 Juli 2026 mengenai pemenuhan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.
Meski demikian, DPRD Kaltim menilai penerbitan surat dan pencatatan data belum cukup. Pelaksanaan kewajiban pembangunan kebun plasma tetap perlu diperiksa langsung agar hak masyarakat tidak berhenti sebatas angka dalam laporan. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).
