KATAMEDIA, Samarinda – Sejumlah kasus dugaan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Provinsi Kalimantan Timur mendapat sorotan tajam dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim).
Melalui Koordinator Lapangan (Korlap) AMAK Kaltim, Faisal Hidayat menguraikan sejumlah kasus yang disoroti yakni, dugaan penggelepan atau manipulasi pajak yang dilakukan oleh PT, Barokah Karya Energy (BKE), dugaan praktik nepotisme seleksi disejumlah jajaran Direktur utama pada Perusahaan Daerah (Perusda) dilingkungan Provinsi Kaltim, Dugaan sosok penguasa bayangan yang berinisial “H” dilingkungan Pemprov Kaltim, hingga dugaan korupsi pada renovasi gedung DPRD Provinsi Kaltim.
“Jangan karena merasa dekat dengan pejabat teras, semua mau diatur, ini sudah sangat meresahkan”, sebut Faisal, Rabu (23/7/2025).
“Masa ada penguasa yang lebih berkuasa daripada pejabat yang terpilih, Provinsi Kaltim itu menjalankan tata kelola pemerintahan berdasarkan regulasi bukan berdasarkan kedekatan apalagi karena faktor kekeluargaan, ini yang kita duga ada praktik nepotisme”, imbuhnya.
Faisal menegaskan, bahwa Kalimantan Timur merupakan milik bersama bukan milik keluarga atau golongan tertentu.
“Kami lakukan aksi ini agar pemerintah provinsi kalimantan timur bebas dari praktik KKN,” jelasnya.
Terkait dugaan manipulasi pajak di PT. BKE, mahasiswa Fakultas Hukum tersebut menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan tindakan jahat yang dipertontonkan ditengah masyarakat yang terus mendorong agar perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltim bersih dari hal tersebut.
“Penggelapan dan manipulasi pajak adalah tindakan jahat, apalagi disinyalir perusahaan tersebut dekat dengan penguasa Kaltim,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyerukan dan mendesak agar Kejaksaan Tinggi Kaltim (Kejati Kaltim) memanggil dan memeriksa kontraktor dan sumber anggaran yang digunakan terkait renovasi gedung DPRD Kaltim, dikarenakan pada proses pengerjaannya banyak menimbulkan pertanyaan.
“Selain itu kami minta kepada Kejati Kaltim agar mengusut tuntas renovasi gedung DPRD Kaltim, masa ruangan dewan dibeda-bedakan, ada yang standar ada pula ruangan yang disulap,” bebernya.
Lebih lanjut, Faisal menyebut, AMAK Kaltim akan mengadakan kegiatan aksi unjuk rasa pada hari jumat, 25 Juli 2025 di dua titik yakni Kantor Gubernur Kaltim dan Kejati Kaltim.
“Hari jumat kita akan lakukan aksi besar-besaran di depan kantor gubernur Kaltim dan depan kantor Kejati Kaltim, dengan masa sekitar 100 orang,” pungkasnya.
