Samarinda, KATAMEDIA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terutama di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan.
Ia menilai bahwa pembangunan jalan di kawasan tersebut tidak hanya penting untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga menyangkut kelancaran mobilitas masyarakat serta keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Diketahui, ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, terlebih pada sektor pertambangan dan perkebunan.
“Pembangunan di sana masih bersifat tambal sulam, jadi sering rusak lagi. Masalah elevasi jalan juga kerap menyebabkan genangan air saat musim hujan,” ujarnya baru-baru ini.
Ia juga menekankan perlunya pembangunan jalan dengan kualitas tinggi yang mampu bertahan dalam jangka waktu panjang. Hal tersebut dianggap akan sebanding jika dibarengi dengan hasil infrastruktur yang kuat dan awet.
“Lebih baik kita membangun dengan biaya lebih mahal tapi kualitasnya bagus, awet, dan tidak cepat rusak. Itu lebih menjamin infrastruktur bisa digunakan 5–10 tahun ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia menyebutkan bahwa wilayah tersebut memiliki titik strategis yang perlu mendapatkan prioritas dari pemerintah, mengingat perannya yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jika jalan-jalan di sana bagus, distribusi barang menjadi lancar. Itu pasti akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Ia juga mendorong peran aktif Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mendukung pembangunan jalan di wilayah tersebut. Ia mengakui bahwa kewenangan utama berada di tangan Pemerintah Kabupaten Kukar, namun kerja sama dan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat diperlukan, terutama dalam hal keterbatasan anggaran.
Bahkan DPRD Kaltim siap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mendorong sinergi pembangunan infrastruktur.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kukar dapat aktif menjalin koordinasi dengan dinas-dinas teknis di tingkat provinsi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, agar program strategis dapat dilaksanakan secara terpadu.
“Kalau kabupatennya bisa dikelola dengan baik, perusahaan-perusahaannya juga berjalan baik, maka dampaknya akan positif bagi pembangunan di tingkat provinsi,” pungkasnya. (Adv)
