KATAMEDIA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan akan memperketat arah pembangunan pada 2026 menyusul efisiensi anggaran yang kini diterapkan di lingkup PUPR.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra, menegaskan bahwa langkah penyesuaian tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk menjaga layanan dasar masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan.
Salah satu program yang tetap dilanjutkan tahun depan adalah peningkatan kualitas Rumah Sakit Korpri.
Menurut Fitra, rumah sakit yang selama ini menjadi rujukan ASN Kaltim itu akan ditata ulang fasilitasnya agar bisa naik kelas dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
“RS Korpri tetap kita tingkatkan karena kebutuhan pelayanannya terus bertambah. Peningkatan grade akan membuat rumah sakit ini lebih siap menerima pasien dan memberikan layanan yang lebih profesional,” ujar Fitra.
Sementara itu, pembangunan gedung kantor pemerintah dipastikan masih tertahan hingga 2026, kecuali untuk proyek yang tinggal penyelesaian akhir.
Ia menegaskan bahwa efisiensi membuat pemerintah harus menunda rencana-rencana pembangunan gedung yang sifatnya tidak mendesak.
“Untuk bangunan kantor, hampir tidak ada yang masuk program baru tahun depan. Kalau pun ada, sifatnya hanya penuntasan, bukan pembangunan dari awal,” tambahnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa tidak ada sektor yang benar-benar diabaikan. Namun dalam situasi anggaran yang tertekan, Pemprov Kaltim harus memilih fokus.
Fokus terbesar jatuh pada infrastruktur jalan—baik peningkatan, pelebaran, maupun pemeliharaan.
“Semua sektor sebenarnya prioritas, tapi ada yang lebih urgent. Jalan itu dampaknya langsung ke ekonomi dan aktivitas masyarakat. Mulai dari Mahakam Ulu, Kutai Timur, sampai Berau, masih banyak ruas yang perlu diperkuat,” jelasnya.
Fitra juga menyoroti pentingnya pemeliharaan jalan agar potensi kecelakaan akibat kerusakan jalan tidak meningkat. Walaupun anggarannya lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya, ia memastikan ritme pekerjaan akan terus dijaga.
“Kita tidak ingin masyarakat terdampak hanya karena anggaran turun. Pemeliharaan tetap kita jalankan, walaupun tidak semasif sebelumnya. Yang ada sekarang kita optimalkan,” kata Fitra.
Terkait skema pembiayaan, ia menegaskan bahwa pembangunan jalan provinsi tetap dilakukan dengan sistem penyelesaian satu tahun. Ia memastikan tidak ada program baru yang memakai skema multi-years, kecuali untuk proyek yang dibiayai APBN.
“Multi-years itu adanya di APBN. Kalau yang murni provinsi, kita kerjakan dalam satu tahun anggaran. Tahun 2025 dan 2026 sudah disusun supaya bisa menyambung pekerjaan pusat,” ungkapnya.
Fitra berharap alokasi anggaran tahun depan, yang mendekati Rp100 miliar untuk proyek tertentu, cukup untuk menjaga kesinambungan dengan pembangunan nasional.
Ia memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus berjalan agar pembangunan jalan di Kaltim tidak terputus akibat efisiensi (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).
