KATAMEDIA, SAMARINDA – Keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan pokok, kelangkaan barang, serta terganggunya pasokan listrik dan air bersih. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat aktivitas usaha sekaligus memperlemah perputaran ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi untuk menangani persoalan tersebut. Menurutnya, berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM membutuhkan langkah konkret agar tidak semakin berdampak terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.
Ia mengungkapkan, persoalan yang terjadi saat ini bukan sekadar kenaikan harga kebutuhan produksi. Ketersediaan barang yang semakin terbatas, pemadaman listrik bergilir oleh PLN, hingga terganggunya distribusi air bersih turut memperberat beban para pelaku usaha.
“Memang warga Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, selama ini cenderung kooperatif dan jarang mengeluh, yang penting barangnya ada. Tetapi yang jadi masalah sekarang kan barang mahal, barangnya tidak ada, PLN suka mati, kemudian air juga tidak ada,” ujar Celni.
Menurut Celni, persoalan tersebut saling berkaitan dan memberikan tekanan dari berbagai sisi. Di satu sisi, pelaku UMKM harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan bahan baku, sementara di sisi lain mereka juga menghadapi ketidakpastian ketersediaan listrik dan air sebagai penunjang kegiatan produksi.
Gangguan layanan dasar itu bahkan berpotensi membuat sejumlah usaha mengurangi jam operasional. Terutama bagi pelaku UMKM yang aktivitas produksinya sangat bergantung pada ketersediaan listrik dan air setiap hari.
Dampak lainnya turut dirasakan dari sisi pemasaran. Menurunnya daya beli masyarakat membuat aktivitas jual beli di sejumlah sektor usaha kecil tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut semakin memberatkan pedagang karena biaya operasional tetap harus dipenuhi meskipun jumlah pembeli berkurang.
Celni menilai situasi ini perlu segera mendapat perhatian karena UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Selain menjadi sumber penghasilan masyarakat, sektor tersebut juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja dan menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menjamin ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pelayanan listrik dan air bersih berjalan secara konsisten. Menurutnya, pemulihan kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pelaku usaha kecil.
Celni juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan tersebut secara mandiri. Dukungan pemerintah pusat diperlukan, terutama dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan pasokan kebutuhan pokok dan infrastruktur pelayanan dasar.
“Hal tersebut tidak bisa optimal kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat. Jadi memang harus ada dukungan dari pusat sehingga kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, DPRD Kota Samarinda berkomitmen mengawal kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian harga kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan kondisi usaha yang lebih kondusif sehingga UMKM dapat mempertahankan kegiatan operasional dan kembali berkembang. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
