Sekda Kukar Imbau Dunia Usaha Beralih ke BBM Non-Subsidi

ktmd - katamedia.co
Selasa, 20 Okt 2026 07:03 WITA
Ilustrasi antrean BBM subsidi. (Foto: katamedia.co)
Ilustrasi antrean BBM subsidi. (Foto: katamedia.co)

KATAMEDIA, KUKAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Di tengah dinamika keterbatasan alokasi kuota BBM dari pemerintah pusat, Pemkab Kukar mengimbau secara tegas kepada seluruh pelaku usaha dan kalangan bisnis untuk tidak mengambil hak masyarakat dengan menyalahgunakan BBM bersubsidi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa kepatuhan dunia usaha dalam menggunakan BBM non-subsidi sangat krusial untuk mencegah kelangkaan pasokan di tingkat masyarakat bawah.

Baca juga  Akses Pendidikan Terhambat, Warga Mahulu Pilih Sekolah ke Samarinda

Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas kelancaran arus lalu lintas, mencegah antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta memastikan aktivitas mobilitas warga harian dapat berjalan tanpa hambatan.

Guna mengurai fenomena antrean kendaraan di SPBU yang dipicu oleh pembatasan kuota kuantitas dari pusat, Pemkab Kukar mendorong terciptanya kesadaran kolektif dari segenap pemangku kepentingan.

Pelaku usaha komersial dan dunia industri diharapkan memiliki empati dengan secara mandiri beralih menggunakan BBM non-subsidi sesuai peruntukan aturan yang berlaku.

Baca juga  Pemkab Kukar Dorong Kampanye 'Stop Membakar Lahan' dan Sanksi Hukum

“Kami harap, khususnya pihak-pihak yang menggunakan BBM untuk kepentingan bisnis, kalau bisa menahan diri,” ucap Sunggono, Selasa (20/10/2026).

Pemkab Kukar menilai bahwa ketertiban distribusi energi di SPBU berkaitan langsung dengan kondusivitas wilayah dan kenyamanan aktivitas ekonomi warga.

Dengan terbatasnya alokasi kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas dan Pertamina, kedisiplinan penggunaan BBM menjadi kunci agar tidak terjadi kepanikan atau penumpukan kendaraan di jalan raya.

Pemerintah daerah mengimbau seluruh pengelola SPBU dan pihak terkait untuk bersama-sama mengawasi pola penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.

Baca juga  DPRD Kaltim Dorong Pembangunan Sekolah Baru di Wilayah Tertinggal

Melalui imbauan ini, Pemkab Kukar terus berkoordinasi dengan instansi berwenang guna memantau ketersediaan stok BBM di wilayah Kukar.

Sunggono optimistis, dengan adanya kesadaran dari para pelaku bisnis untuk membeli BBM industri serta kepedulian bersama, arus distribusi BBM di SPBU akan semakin tertata rapi, adil, dan tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

“Jangan sampai demi kepentingannya mengorbankan masyarakat hingga menyebabkan kegaduhan,” ujarnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).

Bagikan:
Berita Rekomendasi