DPRD Kaltim Masukkan Larangan Diskriminasi Pekerja dengan HIV dalam Ranperda

ktmd - katamedia.co
Senin, 16 Nov 2026 05:51 WITA
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.

KATAMEDIA, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian terhadap perlindungan hak pekerja dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah larangan bagi perusahaan menjadikan pemeriksaan HIV sebagai persyaratan penerimaan maupun kelanjutan hubungan kerja.

Ketua Pansus DPRD Kaltim Darlis Pattalongi mengatakan pembaruan regulasi menjadi kebutuhan penting seiring dengan tantangan penanganan HIV, AIDS, dan IMS yang semakin kompleks.

Menurutnya, upaya penanggulangan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga harus dibarengi dengan jaminan perlindungan hak bagi orang dengan HIV, termasuk dalam memperoleh kesempatan kerja.

Baca juga  DPRD Samarinda Dorong Perda HIV dan TB Demi Perkuat Penanganan Kasus

“Regulasi ini perlu diperbarui agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV,” ujar Darlis, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah perlakuan diskriminatif terhadap calon pekerja maupun karyawan yang diketahui memiliki status HIV positif.

Darlis menegaskan, kondisi kesehatan tersebut tidak boleh dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menolak seseorang bekerja ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh perlakuan adil tanpa dibedakan berdasarkan status HIV.

Baca juga  DPRD Kaltim Ragukan Data Kebun Plasma Sawit, Minta Verifikasi Langsung ke Lapangan

“Perusahaan tidak boleh menjadikan status HIV sebagai alasan menolak pelamar kerja ataupun memberhentikan karyawan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Dalam konsultasi tersebut, Kemenaker turut memberikan penegasan mengenai larangan mewajibkan pemeriksaan HIV sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen maupun untuk mempertahankan hubungan kerja.

Meski demikian, pemeriksaan HIV tetap dapat dilaksanakan melalui mekanisme konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT). Pelaksanaannya harus didasarkan pada persetujuan pekerja serta disertai jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan hasil tes.

Baca juga  Pemkab Kukar Pangkas Belanja Operasional Rp700 Miliar di Tengah Tekanan Fiskal

Hal ini dinilai penting mengingat informasi mengenai status HIV merupakan bagian dari data kesehatan pribadi yang tidak boleh disebarluaskan ataupun dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan pekerja.

Selain memberikan perlindungan dari diskriminasi, Pansus DPRD Kaltim juga mendorong keterlibatan aktif perusahaan dalam mendukung program pencegahan HIV di lingkungan kerja.

Peran dunia usaha dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi kesehatan, hingga memfasilitasi akses pemeriksaan HIV secara sukarela bagi pekerja.

Namun seluruh kegiatan tersebut, kata Darlis, harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak individu, termasuk memastikan tidak adanya unsur paksaan dalam pemeriksaan maupun pengungkapan status kesehatan seseorang. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi