Samarinda, KATAMEDIA – Dalam upaya memastikan efektivitas dan dampak nyata dari pembangunan yang dibiayai oleh anggaran daerah, DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 melakukan uji petik lapangan ke Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Selasa hingga Rabu (20-21/5/2025), dan menitikberatkan pada pemantauan proyek-proyek strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Pemantauan langsung lapangan ini menjadi langkah penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, karena selain mengevaluasi progres, juga mengukur kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan kondisi faktual di lapangan. Pendekatan ilmiah ini dapat mengidentifikasi hambatan teknis maupun administratif yang mungkin tidak terlihat dalam laporan resmi.
Beberapa proyek utama yang menjadi fokus peninjauan antara lain pembangunan akses jalan dari Kutai Kartanegara (Kukar) menuju Kubar, pembangunan jaringan distribusi listrik di Kampung Barong Tongkok, serta akses jalan penghubung Kubar ke Mahakam Ulu. Infrastruktur tersebut memiliki peran krusial dalam mendorong konektivitas wilayah dan peningkatan kualitas hidup warga.
Firnadi Ikhsan, Anggota Pansus LKPj DPRD Kaltim, menjelaskan bahwa hasil kunjungan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
“Dari hasil pemantauan, hasilnya cukup bagus. Progres sudah sesuai, dan hasil pembangunan kita harapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi yang dapat memacu pembangunan daerah.
Salah satu proyek yang mendapat perhatian khusus adalah perluasan jaringan kabel listrik di Barong Tongkok, Kubar. Berdasarkan catatan warga, akses listrik sebelumnya sulit diperoleh meskipun sudah berkali-kali mengajukan permohonan ke PLN. Intervensi pemerintah provinsi dengan menggunakan APBD menjadi solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar energi masyarakat.
“Akhirnya Pemprov Kaltim berinisiatif untuk menyediakan jaringan listrik melalui APBD,” tambah Firnadi.
Secara teknis, proyek listrik ini telah memasuki tahap akhir dengan pemasangan tiang, kabel, dan trafo yang lengkap. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mengonfirmasi proyek tersebut telah memperoleh Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN, menandakan bahwa instalasi telah memenuhi standar teknis dan siap dioperasikan.
“Sudah mendapat Sertifikat Layak Operasi (SLO) dari PLN. Tinggal menunggu serah terima dari Pemprov Kaltim kepada PLN untuk pengoperasiannya,” ujar Firnadi.
Keberhasilan proyek ini memiliki implikasi sosial-ekonomi yang signifikan, terutama di kawasan pedesaan yang selama ini mengalami keterbatasan akses energi.
“Proyek jaringan listrik ini layak diapresiasi, karena berhasil memenuhi kebutuhan jaringan listrik di wilayah Kubar, khususnya di Kampung Barong Tongkok. Kita akan terus mendorong proyek seperti ini. Sebab masih ada 110 desa di Kaltim yang teridentifikasi belum ada listrik, belum terhitung jumlah Dusun dan RT. Ini akan menjadi perhatian utama kita,” jelas Firnadi.
Selain itu, Pansus juga menemukan sejumlah ruas jalan yang memerlukan perhatian serius, khususnya jalan menuju Jembatan Martadipura yang menghubungkan Kukar dan Kubar. Kondisi jalan yang tergenang air ketika sungai pasang menjadi hambatan logistik dan mobilitas warga.
“Jalan penghubung menuju Jembatan Martadipura ini terendam air cukup dalam saat sungai pasang. Hal itu mempersulit kendaraan yang hendak melintas. Kami akan berdiskusi dengan Dinas PUPR Kaltim. Bisa saja pansus merekomendasikan agar jalan tersebut dilakukan peningkatan tinggi badan jalan di tahun-tahun mendatang,” ungkap Firnadi.
Meski puas atas hasil laporan dari OPD Pemprov Kaltim terkait, Firnadi menegaskan bahwa uji petik ini bukan hanya untuk memenuhi formalitas semata. Kegiatan ini merupakan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan uji petik ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari tugas pengawasan kami untuk memastikan akuntabilitas anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
