KATAMEDIA, SAMARINDA – Popularitas rokok elektrik atau vape di kalangan anak muda menjadi salah satu alasan pentingnya perlindungan terhadap bahaya ketergantungan nikotin. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pun menyambut keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan vape sebagai perbuatan haram.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menilai fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 merupakan langkah yang patut diapresiasi. Ia melihat keputusan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan rokok elektrik, terutama bagi generasi muda.
“Saya selaku pribadi mengapresiasi keputusan teman-teman MUI. Bagaimanapun, MUI merupakan salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan fatwa,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Jumat, (20/11/2026).
Salehuddin menilai penggunaan vape semakin berkembang dengan beragam pilihan rasa dan variasi produk. Penggunanya pun tidak terbatas pada laki-laki, tetapi juga perempuan, khususnya dari kalangan anak muda.
Menurutnya, tampilan dan pilihan rasa yang beragam dapat membuat rokok elektrik semakin menarik bagi kelompok usia muda. Padahal, kandungan nikotin di dalam sejumlah produk tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan.
“Kalau bicara konteks yang menjadi dasar MUI mengharamkan, itu lebih pada upaya melindungi generasi kita dari kecanduan nikotin,” jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap vape sebagai produk yang bebas risiko hanya karena bentuk dan cara penggunaannya berbeda dari rokok konvensional.
Salehuddin sependapat dengan pertimbangan MUI yang menempatkan perlindungan kesehatan sebagai salah satu dasar penetapan fatwa. Menurutnya, upaya mencegah ketergantungan nikotin perlu mendapat perhatian, terlebih ketika penggunaan rokok elektrik semakin mudah dijumpai di kalangan anak muda.
Dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, penggunaan, penyalahgunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik atau vape ditetapkan sebagai perbuatan haram. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










