Samarinda Terancam Kehilangan Rp209 Miliar, DPRD Kaltim Soroti Penyaluran Opsen Pajak

ktmd - katamedia.co
Kamis, 19 Nov 2026 07:11 WITA
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Potensi berkurangnya penerimaan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebesar Rp209 miliar akibat penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan persoalan terkait mekanisme penyaluran pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sigit Wibowo menilai komponen opsen pajak seharusnya langsung masuk ke kas daerah sesuai mekanisme pemungutan. Karena itu, apabila penerimaan tersebut belum disalurkan, perlu ada penjelasan mengenai penyebabnya.

Menurut Sigit, sistem opsen memungkinkan bagian penerimaan pemerintah daerah dipisahkan secara langsung ketika wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan.

Baca juga  Fatwa MUI Haramkan Vape, DPRD Kaltim Soroti Nasib Ribuan Pekerja

“Kan mestinya masuk langsung karena dia terpotong langsung. Nah, kalau umpamanya dikasih artinya masih nyangkut, itu yang harus dibicarakan,” ujar Sigit, Kamis (19/11/2026).

Persoalan ini sebelumnya disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang mempersoalkan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim. Kebijakan tersebut disebut berpotensi mengurangi pendapatan daerah hingga Rp209 miliar atau 26,24 persen dari target awal.

Dari total pengurangan itu, lebih dari Rp70 miliar berasal dari komponen opsen pajak, sementara sekitar Rp139 miliar merupakan bagi hasil pajak.

Baca juga  Bupati Kukar Imbau Waspada Kebakaran Lahan dan Pemukiman di Tengah Musim Kemarau

Andi Harun juga menilai kebijakan tersebut berdampak terhadap pelaksanaan anggaran karena APBD Perubahan 2026 telah disepakati bersama DPRD. Sejumlah kegiatan bahkan sudah berjalan dengan perhitungan pendapatan sebelum penyesuaian dilakukan.

Pengurangan penerimaan itu berpotensi memengaruhi penyelesaian kewajiban pembayaran pemerintah kota pada akhir tahun dan menimbulkan beban anggaran pada 2027.

Pemkot Samarinda telah menyampaikan keberatan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan meminta kebijakan tersebut ditinjau kembali. Surat kedua juga direncanakan dikirim setelah pemerintah kota belum mendapatkan tindak lanjut yang dinilai memadai.

Baca juga  Darlis Sebut Banyaknya TKA Akibat Longgarnya UU Cipta Kerja

Sigit berharap pembagian penerimaan pajak antarpemerintah daerah dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih transparan dan memberikan kepastian bagi daerah penerima.

Ia mengaku pernah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar sistem pemotongan langsung juga diterapkan dalam mekanisme bagi hasil pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Bagi hasil itu potong juga langsung yang masuk ke sana langsung potong ke kita,” ujarnya.

Menurut Sigit, mekanisme tersebut dapat memperjelas hak masing-masing daerah sekaligus mengurangi potensi keterlambatan penyaluran penerimaan yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi