Agusriansyah Ingatkan KUA-PPAS Bukan Pengesahan APBD, Masih Ada Tahapan Pembahasan

ktmd - katamedia.co
Jumat, 20 Nov 2026 02:12 WITA
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum menjadi tanda bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah disahkan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengingatkan, kedua proses tersebut memiliki kedudukan berbeda dalam mekanisme penyusunan anggaran daerah.

Menurutnya, KUA-PPAS merupakan kesepakatan awal antara pemerintah provinsi dan DPRD mengenai proyeksi pendapatan, prioritas program, serta plafon belanja yang akan menjadi dasar penyusunan APBD. Angka yang disepakati pun masih memungkinkan mengalami perubahan setelah melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga  Enam Raperda Kaltim Dikebut, DPRD Berpacu dengan Tenggat Pelaporan 30 November

“Ini hanya tahapan tata kelola APBD. Isinya platform prioritas anggaran sementara, masih bisa berubah setelah evaluasi Kemendagri. Jadi, ini hal yang biasa saja,” ujarnya kepada awak media, Jumat, (20/11/2026).

Agusriansyah menjelaskan, setelah kesepakatan KUA-PPAS, pembahasan masih berlanjut sebelum APBD ditetapkan melalui peraturan daerah.

Tahapannya mencakup penyampaian nota penjelasan pemerintah, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan lanjutan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama pemerintah daerah.

Baca juga  Perkuat Partisipasi Generasi Z, Suparno Dorong Komunikasi Publik Berbasis Digital

“Kalau APBD itu ada tahapannya. Setelah nota penjelasan, ada pandangan dari fraksi-fraksi, kemudian jawaban pemerintah, lalu pembahasan kembali oleh Banggar bersama pemerintah. Baru nanti ada pengesahan APBD,” jelasnya.

Ia juga menyoroti perbedaan ketentuan kuorum dalam kedua tahapan tersebut. Untuk kesepakatan KUA-PPAS yang sedang berlangsung, kehadiran anggota DPRD disyaratkan 50 persen plus satu.

Sementara dalam pengambilan keputusan pengesahan APBD, ketentuan kuorum yang berlaku adalah dua pertiga anggota DPRD. Pengesahan APBD juga memiliki ketentuan tersendiri mengenai kehadiran kepala daerah.

Baca juga  Kasus HIV di Kutim Tembus 749 Orang, Dinkes Diminta Perkuat Pencegahan

“Itu bedanya. Jadi, jangan disamakan antara tahapan kesepakatan KUA-PPAS dengan pengesahan APBD,” tegasnya.

Agar hasil pembahasan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di internal DPRD, Agusriansyah meminta Sekretariat DPRD Kaltim segera mendistribusikan berita acara nota kesepakatan KUA-PPAS kepada seluruh fraksi.

Dokumen tersebut diperlukan sebagai pegangan bersama, terutama untuk mengetahui poin-poin kesepakatan mengenai proyeksi pendapatan dan rencana belanja daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan APBD berikutnya. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi