KATAMEDIA, SAMARINDA – Perubahan kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam struktur pemerintahan Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan membuat koordinasi penanganan bencana lebih efektif, terutama dalam menjangkau pemerintah kabupaten dan kota.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin mengatakan, penyesuaian kelembagaan BPBD menjadi salah satu materi dalam revisi ketiga Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam revisi tersebut, terdapat perubahan ketentuan pada Pasal 6 serta penghapusan Pasal 17 yang berkaitan dengan kedudukan BPBD dalam struktur pemerintahan daerah.
Salehuddin menjelaskan, sebelumnya BPBD berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda) secara ex-officio, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-hari dijalankan oleh kepala pelaksana.
Ketentuan itu kemudian disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur perubahan struktur kelembagaan BPBD.
Melalui penyesuaian tersebut, BPBD akan dipimpin langsung oleh pejabat eselon II. Salehuddin menilai perubahan ini dapat memberikan ruang lebih besar bagi lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Harapannya bisa memaksimalkan tugas dan fungsinya, terutama melakukan koordinasi dengan teman-teman BPBD di kabupaten/kota. Itu yang perlu kita tekankan,” ungkapnya kepada awak media, Jumat, (20/11/2026).
Menurutnya, penguatan kelembagaan tidak boleh berhenti pada perubahan kedudukan organisasi. Pemerintah provinsi juga harus memastikan BPBD mampu menjalankan fungsi koordinasi secara efektif, termasuk membangun komunikasi dengan BPBD di seluruh kabupaten dan kota.
Hal tersebut penting karena penanganan bencana membutuhkan keterlibatan lintas wilayah. Koordinasi yang berjalan baik akan membantu pemerintah daerah menyelaraskan langkah penanggulangan, baik dalam tahap kesiapsiagaan maupun ketika terjadi bencana.
Karena itu, Komisi I DPRD Kaltim turut menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi agar optimalisasi BPBD dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga dalam hubungan kerja dengan lembaga penanggulangan bencana di daerah.
“Kami berharap perubahan perda ini menjadi momentum bagi BPBD Kaltim untuk meningkatkan kualitas kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi penanggulangan bencana antardaerah,” pungkasnya. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










