Samarinda, KATAMEDIA – Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kaltim, Darlis Pattalongi menyebut bahwa salah satu hambatan utamanya bukan pada kesiapan lahan, melainkan ketidakseriusan dalam tindak lanjut administratif.
“Kalau dari segi lahan itu kita sebetulnya sudah sangat siap,” katanya Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.
Namun, menurut Darlis, ada persyaratan teknis yang tidak dipenuhi pemerintah daerah, sehingga meski Menteri Sosial telah meninjau lokasi, tidak ada progres signifikan.
“Ketika Menteri sudah meninjau lahan itu, tapi kalau tidak ditindaklanjuti oleh kita, maka tetap tidak direalisasikan,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan lemahnya policy implementation atau penerapan kebijakan, di mana regulasi atau instruksi dari pusat tidak direspon secara efektif di level daerah.
Darlis menyebut kurangnya koordinasi internal dan antar pemerintah sebagai biang keladi.
“Masih kurang koordinatif baik di dalam internal Pemprov sendiri maupun antara kabupaten/kota,” jelasnya.
Padahal, Sekolah Rakyat berpotensi menghadirkan dana APBN ke daerah dan menjadi instrumen penting dalam penurunan kesenjangan akses pendidikan.
“Ini peluang kita menghadirkan APBN di sektor pendidikan,” tegasnya.
Namun jika tidak disambut dengan kesiapan konkret, peluang tersebut akan hilang. DPRD Kaltim mengingatkan seluruh kepala daerah untuk proaktif dalam merespons program nasional strategis seperti Sekolah Rakyat demi mengoptimalkan manfaat untuk masyarakat bawah yang membutuhkan pendidikan layak. (Adv)
