KATAMEDIA, SAMARINDA – Ruang fiskal Pemerintah Kota Samarinda diperkirakan semakin terbatas pada 2027. Kondisi tersebut menyusul adanya pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang membuat Pemkot Samarinda harus lebih selektif menentukan program pembangunan, termasuk menahan rencana proyek fisik berskala besar.

Menanggapi hal tersebut, anggota komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai pembahasan APBD 2027 saat ini masih berada pada tahap Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pemkot Samarinda menyampaikan bahwa arah anggaran tahun depan lebih difokuskan pada penyelesaian program yang telah berjalan.

“Pemerintah hanya fokus menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan saat ini,” Ungkapnya, Selasa (11/8/2026).

Selain itu, Rohim sapaan karibnya menyebutkan Kondisi fiskal tersebut turut membuat kelanjutan sejumlah proyek pembangunan kota masih belum memiliki kepastian, termasuk Teras Samarinda Tahap III.

Dirinya menyebutkan pihaknya, bersama Pemkot Samarinda belum membahas secara khusus kelanjutan proyek tersebut karena pembahasan masih berkutat pada arah kebijakan umum anggaran.

Kepastian mengenai kemungkinan pengalokasian anggaran untuk proyek tersebut baru akan terlihat ketika pembahasan memasuki tahap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Teras tahap III belum ada pembahasan. Kita masih pembahasan di KUA, kebijakan umum anggaran. Kita masih bahas arah kebijakan di 2027. Di pembahasan PPAS kemungkinan baru akan dibahas,” Jelas Rohim.

Jika pembangunan Teras Samarinda Tahap III kembali diusulkan, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan pihaknya akan mempertimbangkan kebutuhan anggaran serta ketersediaan ruang fiskal sebelum menentukan kemungkinan pengalokasiannya dalam APBD 2027.

“Kita perlu lihat kebutuhan anggaran dan anggaran yang ada nantinya seperti apa, dan kegiatan apa saja yang memungkinkan untuk dialokasikan untuk kelanjutan kegiatan fisik,” Tutup Rohim. (ADV)