KATAMEDIA, SAMARINDA – Harapan orang tua untuk mendapatkan akses pendidikan yang adil dan pelayanan sekolah yang mudah masih menjadi perhatian komisi IV DPRD Samarinda.
Berulangnya keluhan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi sinyal bahwa pembenahan layanan pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mekanisme penerimaan, keterbukaan informasi hingga pelayanan administrasi di sekolah.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai persoalan SPMB yang muncul hampir setiap tahun harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat membutuhkan sistem penerimaan yang transparan, prosedur yang mudah dipahami, serta kepastian dalam setiap tahapan seleksi.
“Masalah penerimaan murid masih berulang setiap tahun. Karena itu, sistem pelayanan harus terus dievaluasi agar masyarakat mendapatkan kepastian dan informasi yang jelas,” Ungkap Anhar. Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan catatan pelaksanaan SPMB 2026, Pemerintah Kota Samarinda menerima 36 aduan terkait penerimaan murid jenjang SMP. Sebanyak 33 laporan atau sekitar 91,67 persen berkaitan dengan jalur domisili, sementara sisanya menyangkut jalur afirmasi dan prestasi.
Hasil penelusuran Inspektorat Samarinda tidak menemukan pelanggaran dalam proses penerimaan tersebut. Sejumlah persoalan diketahui berkaitan dengan jarak tempat tinggal calon murid ke sekolah tujuan serta perubahan peringkat selama seleksi.
Dengan daya tampung SMP negeri mencapai 10.053 murid melalui 302 rombongan belajar, masih adanya kursi yang belum terisi di sejumlah sekolah juga menunjukkan perlunya pemerataan informasi dan distribusi peminat.
“Persoalan ini tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme penerimaan dipahami masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun kesalahpahaman,” Jelas Anhar.
Ia juga menyebutkan, pemahaman masyarakat terhadap jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi perlu diperkuat melalui sosialisasi yang konsisten.
Menurut Anhar, kecenderungan orang tua memilih sekolah tertentu juga harus diimbangi dengan penyampaian informasi mengenai daya tampung, persyaratan, serta ketentuan seleksi secara terbuka.
“Jangan sampai masyarakat baru memahami aturan ketika proses penerimaan sudah berjalan. Informasi harus disampaikan sejak awal, secara terbuka dan mudah diakses agar orang tua dapat menentukan pilihan dengan tepat,” Ucapnya.
Politisi dari partai PDI Perjuangan itu berharap Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda mampu menghasilkan rekomendasi yang benar-benar diterapkan, bukan sekadar memenuhi agenda formal.
“Forum konsultasi harus menghasilkan perbaikan nyata. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang semakin mudah, jelas, dan tidak berbelit-belit. Kita ingin persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun,” Pungkas Anhar. (ADV/DPRD Kota Samarinda).










