129 Aset Pemprov Kaltim Belum Tergarap, DPRD Hitung Ulang Potensi PAD

ktmd - katamedia.co
Senin, 16 Nov 2026 07:06 WITA
Ketua Pansus LLPADS, Agusriansyah Ridwan.
Ketua Pansus LLPADS, Agusriansyah Ridwan.

KATAMEDIA, SAMARINDA – Potensi pendapatan daerah dari pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai belum tergarap secara maksimal. Dari pendataan sementara, sekitar 129 aset tercatat belum dimanfaatkan, sementara lebih dari 400 aset lainnya sudah digunakan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Panitia Khusus (Pansus) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) DPRD Kaltim. Pansus meminta pemerintah provinsi melakukan pendataan lebih rinci agar seluruh aset dapat dipetakan berdasarkan lokasi, bentuk, status pemanfaatan, hingga peluang pengembangannya.

Menurut pandangan Ketua Pansus LLPADS DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan, pendataan ulang diperlukan untuk mengetahui nilai ekonomi aset sekaligus menghitung kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Baca juga  DPRD Kaltim Ragukan Data Kebun Plasma Sawit, Minta Verifikasi Langsung ke Lapangan

“Yang belum digunakan itu sekitar 129 aset,” kata Agusriansyah, Senin, (16/11/2026).

Menurutnya, pembahasan tidak hanya menyasar aset yang belum menghasilkan penerimaan. Pansus juga ingin mengetahui sejauh mana lebih dari 400 aset yang sudah dimanfaatkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Salah satu aset yang menjadi perhatian berada di kawasan industri Pendingin. Pemprov Kaltim diketahui memiliki lahan sekitar 350 hektare di kawasan tersebut.

Baca juga  Relaksasi Pajak Kendaraan Kaltim Dimanfaatkan 74.422 Unit, Firnadi Ikhsan Nilai Efektif Dongkrak Pendapatan

Namun, Pansus masih membutuhkan rincian mengenai pemanfaatan lahan tersebut, termasuk skema pengelolaan dan nilai sewa yang diterima pemerintah daerah.

Agusriansyah menilai proyeksi tambahan PAD sekitar Rp100 miliar yang disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim belum cukup menggambarkan keseluruhan potensi penerimaan. Angka tersebut muncul setelah objek LLPADS yang dibahas bertambah dari sembilan menjadi 15 objek.

“Menurut kami itu masih sangat kecil,” ujarnya.

Karena itu, Pansus meminta analisis terhadap aset daerah dilakukan kembali. Pendalaman juga mencakup sumber penerimaan lain, seperti jasa giro dan berbagai bentuk pendapatan yang masih dapat dikembangkan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Baca juga  Antisipasi Gesekan Antarpengemudi, DPRD Samarinda Dorong Penataan Transportasi

Agusriansyah menegaskan, upaya optimalisasi PAD tersebut bukan diarahkan untuk menciptakan pungutan baru kepada masyarakat. DPRD justru ingin memastikan aset yang telah dimiliki pemerintah dapat memberikan manfaat ekonomi dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Meski demikian, pemanfaatan aset harus tetap memperhatikan ketentuan hukum. Skema kerja sama, sewa, retribusi, maupun bentuk pemanfaatan lainnya perlu memiliki dasar kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).

Bagikan:
Berita Rekomendasi