Home ›

Tak Usulkan Nama Calon Wapres Pengganti Gibran, Partai Demokrat Serahkan Sepenuhnya ke Presiden

ktmd - katamedia.co
Jumat, 13 Nov 2026 06:26 WITA

KATAMEDIA, JAKARTA – Partai Demokrat menyikapi kekosongan jabatan Wakil Presiden usai Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) kemarin.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan partainya tidak akan mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

Diungkapkan AHY, dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui video call.

Baca juga  Gembleng Kader Non-Parlemen, Partai Demokrat Perkuat Strategi Menuju Pemilu 2029

Dalam percakapan tersebut, ia mengatakan SBY menyetujui sikap Partai Demokrat yang tidak mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” ungkap AHY dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Jumat (13/11/2026).

Baca juga  APBD Perubahan Kukar 2026 Masuk Tahap Akhir, Sunggono: Nota keuangan disetujui

Lebih lanjut, ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan.

Mengingat, sambung AHY, Pada saat yang sama, pemerintahan harus terus bekerja, dan agenda pembangunan, harus tetap berlanjut.

“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” jelasnya.

Baca juga  Demokrat Tegaskan Keselarasan Langkah Bersama Presiden Prabowo dalam Menentukan Format Masa Depan Pilkada

Terakhir, AHY pun kembali menegaskan bahwa keputusan partainya yang tidak akan mengajukan nama dan menghormati keputusan Presiden Prabowo yang kemudian sesuai Pasal 8 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945, mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden, dari dua calon yang diusulkan Presiden.

“Sekali lagi, Partai Demokrat, tidak mengajukan nama, dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Presiden, sesuai kewenangannya,” tandasnya.

Bagikan:
Berita Rekomendasi