KATAMEDIA, KUKAR – Kesalahpahaman masyarakat dalam memahami aturan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah masih ditemukan di Kutai Kartanegara (Kukar).
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar melibatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu menyampaikan informasi yang benar mengenai ketentuan terbaru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan masih terdapat sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang belum dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Hal tersebut diketahui setelah pembahasan bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kukar. Dari hasil pembahasan itu, sosialisasi dinilai perlu diperluas dengan menyasar kalangan ASN agar informasi mengenai regulasi tersebut dapat diteruskan hingga ke masyarakat.
“Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah menyampaikan masih terdapat sejumlah kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait esensi dari undang-undang ini,” kata Sunggono pada Jumat, (13/11/2026).
Menurut Sunggono, ASN memiliki posisi strategis untuk membantu menyebarluaskan informasi karena jumlahnya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah Kukar. Dengan pemahaman yang utuh, mereka diharapkan mampu menjelaskan substansi aturan tersebut secara lebih sederhana.
“Nantinya mereka dapat memberikan gambaran serta penjelasan yang lebih sederhana kepada masyarakat mengenai substansi dan esensi sebenarnya dari undang-undang tersebut,” ungkapnya.
Ia menyebut, salah satu perubahan dalam regulasi tersebut berkaitan dengan penguatan kelembagaan melalui penataan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah.
Keberadaan kementerian tersendiri dinilai menjadi bagian dari pembaruan tata kelola agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berjalan lebih fokus, profesional, dan akuntabel.
Melalui sosialisasi masif, Pemkab Kukar berharap ASN dapat memahami perubahan aturan sekaligus membantu masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“Oleh karena itu, perlu untuk melaksanakan sosialisasi kembali, khususnya menyasar kalangan ASN,” tandasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
