KATAMEDIA, SAMARINDA – Rencana pengoperasian bus kota di Samarinda pada 2027 harus disertai penataan trayek dan sistem transportasi yang adil agar tidak menggerus usaha angkutan lokal.
Untuk itu, anggota komisi I DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar memastikan kehadiran layanan baru mampu meningkatkan kualitas transportasi publik tanpa mengorbankan pelaku usaha yang selama ini melayani mobilitas masyarakat.
Menurutnya, rencana pengoperasian bus kota melalui program Buy The Service (BTS) perlu mempertimbangkan kondisi transportasi yang telah berjalan. Program yang direncanakan mendapat dukungan anggaran dari APBN tersebut ditargetkan menyasar kawasan perkotaan pada tahap awal.
“Jadi, bus kota di Samarinda ini rencananya akan coba diadakan. Cuma trayeknya mungkin di daerah perkotaan dulu,” Ungkap Aris. Senin (19/10/2026).
Ia menilai, kebutuhan transportasi umum di Samarinda perlu diantisipasi seiring jumlah penduduk yang mendekati satu juta jiwa. Kehadiran bus kota diharapkan menambah pilihan mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Namun, Aris mengingatkan bahwa layanan baru tersebut nantinya akan berdampingan dengan angkutan kota, taksi, dan transportasi berbasis aplikasi yang lebih dahulu beroperasi.
“Kita tentu ingin transportasi publik semakin baik, tetapi perencanaannya harus melihat kondisi yang sudah ada agar tidak menimbulkan persoalan baru,” Ucapnya.
Selain itu, Aris menyebutkan penentuan trayek dan pola operasional bus kota menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara matang.
Pemerintah harus memastikan layanan baru mampu menjawab kebutuhan perjalanan warga tanpa menciptakan persaingan yang merugikan operator transportasi lokal.
Menurutnya, masyarakat memang harus memiliki keleluasaan memilih moda transportasi, tetapi kesempatan berusaha bagi pelaku yang telah lama beroperasi juga perlu diperhatikan.
“Di situ indikatornya, mereka memberikan servis yang terbaik. Jadi, masyarakat punya pilihan, tetapi kita juga tidak mengesampingkan kearifan lokal,” Jelas Aris.
Kendati demikian, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung penuh masuknya investasi dan pengembangan layanan publik yang dapat mendorong kemajuan kota.
Namun, pembangunan sektor transportasi harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari sistem mobilitas perkotaan.
“Contoh mungkin di sini ada angkutan kota. Jangan sampai mematikan usaha-usaha pelaku usaha yang sudah eksis dari dulu, karena mereka lebih dulu memfasilitasi mobilisasi warga Kota Samarinda,” Tutup Aris. (ADV/DPRD Kota Samarinda).
