KATAMEDIA, SAMARINDA – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai membutuhkan perhatian yang lebih serius.
Melihat besarnya potensi yang dimiliki daerah, Komisi II DPRD Samarinda mengusulkan agar Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dipisahkan menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga masing-masing sektor dapat dikelola lebih fokus dan optimal.
Dalam kesempatan itu, ketua komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan usulan tersebut berangkat dari evaluasi terhadap alokasi anggaran yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Berdasarkan hasil pembahasan, hingga Juni 2026 realisasi pendapatan Disporapar telah mencapai lebih dari Rp750 juta dari target sekitar Rp1,4 miliar.
“Artinya realisasinya sudah lebih dari 50 persen. Kita mengusulkan bagaimana anggaran untuk pariwisata ini harus ditinjau ulang,”Ungkap Iswandi, Senin (6/7/2026).
Selain itu, Iswandi menilai kebutuhan anggaran akan semakin besar seiring komitmen Pemkot mengembangkan destinasi wisata, termasuk Program Sinergitas Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang menghubungkan kawasan Kampung Tenun dengan sejumlah destinasi di Samarinda Seberang.
Di sisi lain, dirinya juga menyoroti belum rampungnya proses serah terima sejumlah aset olahraga, termasuk Stadion Segiri, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Kondisi tersebut dinilai membuat pengelolaan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, dan olahraga dalam satu dinas menjadi kurang maksimal.
“Kita mendorong dipisahkan dinas pariwisata dan Ekraf dan dinas pemuda dan olahraga agar lebih konsen,” Jelas Iswandi.
Sementara itu, Kepala Disporapar Samarinda, Muslimin, menyampaikan target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor yang dikelola instansinya pada 2026 sebesar sekitar Rp1,4 miliar.
Hingga triwulan kedua, realisasi pendapatan telah melampaui Rp750 juta. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai pada akhir tahun karena masih banyak agenda dan kegiatan pariwisata yang akan digelar.
“InsyaAllah di akhir tahun itu bisa tercapai, karena kita banyak kegiatan di akhir tahun,” Ucap Muslimin.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Disporapar juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sejumlah kegiatan dan destinasi wisata.
Menurut Muslimin, pola kerja sama tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan sektor pariwisata tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Kegiatan itu tidak melulu pemerintah yang melaksanakan, tapi ada kolaborasi dengan pihak ketiga yang mengelola melalui sistem kerja sama. Ini sedang kita jajaki juga. InsyaAllah sudah ada beberapa pihak ketiga yang ingin kerja sama pengelolaan,” Tutup Muslimin. (ADV)
