KATAMEDIA, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong adanya evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan reklamasi perusahaan tambang serta peningkatan penerimaan daerah dari sektor pertambangan melalui skema royalti yang lebih adil.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban reklamasi benar-benar dijalankan oleh seluruh perusahaan tambang sehingga tidak meninggalkan persoalan lingkungan bagi masyarakat setelah kegiatan eksploitasi berakhir.
“Langkah ketiga adalah menyurati Pemerintah Provinsi agar diteruskan kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan jaminan reklamasi. Kita ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan jaminan reklamasi dari masing-masing perusahaan tambang,” ujar Deni, Jum’at (12/06/2026).
Deni mengatakan masyarakat berhak mengetahui sejauh mana komitmen perusahaan dalam memulihkan lahan bekas tambang yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan bisnis.
“Kita ingin memastikan bahwa proses reklamasi benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karena kita tidak ingin hanya menerima dampak buruknya saja, sementara yang menikmati keuntungan bukan pemerintah kota maupun masyarakat Kota Samarinda,” katanya.
Ia juga menilai kontribusi Kalimantan Timur terhadap produksi batu bara nasional sangat besar, namun manfaat ekonomi yang kembali ke daerah masih belum sebanding dengan dampak yang ditanggung masyarakat.
“Bayangkan, dari sekitar 750 juta ton produksi batu bara per tahun di Indonesia, hampir 60 persen berasal dari Kalimantan Timur. Namun yang kembali ke daerah tidak signifikan,” tegasnya.
Karena itu, Deni mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperjuangkan peningkatan royalti dan pendapatan daerah dari sektor pertambangan agar masyarakat di daerah penghasil dapat merasakan manfaat yang lebih besar.
Maka dari itu, Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga wakil rakyat di tingkat pusat, dapat bersatu memperjuangkan hak-hak masyarakat Kalimantan Timur atas kekayaan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang perekonomian nasional. (ADV)
