KATAMEDIA, SAMARINDA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Timur dipastikan akan memperkuat peran lembaga bantuan hukumnya untuk melindungi para guru di tengah meningkatnya dinamika dan tantangan profesi pendidik.

Ketua PGRI Kaltim, Yonathan Palinggi, menyatakan bahwa organisasi akan mengoptimalkan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai tempat pendampingan ketika guru menghadapi persoalan hukum atau tekanan dalam menjalankan tugas.

Yonathan menegaskan bahwa ke depan tidak boleh ada guru yang bekerja dalam situasi tertekan atau terganggu oleh masalah-masalah non-teknis.

LKBH PGRI, menurutnya, akan menjadi benteng perlindungan sehingga para pendidik bisa fokus menjalankan profesinya.

“PGRI menghendaki guru-guru bisa melaksanakan profesinya dengan baik tanpa terganggu apa pun. Kalau ada masalah yang dialami guru, itu akan ditangani langsung oleh LKBH,” ujarnya.

Selain penguatan perlindungan hukum, PGRI Kaltim juga akan terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru, khususnya terkait insentif, TPP, dan kesejahteraan guru honorer. Yonathan selaku ketua PGRI menilai isu kesejahteraan masih akan menjadi topik utama yang disuarakan PGRI dalam waktu dekat.

“Kalau ingin anak cerdas, yang harus diperhatikan pertama adalah guru—pendidikannya, kompetensinya, dan kesejahteraannya. Ini akan menjadi fokus kami,” tegasnya.

Ia menambahkan, arah kebijakan pendidikan nasional yang mengusung visi Indonesia Emas 2045 membuka peluang besar bagi profesi guru untuk mengambil peran signifikan dalam pembangunan bangsa.

Menurutnya, seluruh pihak perlu memastikan bahwa guru mendapatkan dukungan yang layak agar mampu menjalankan perannya sebagai penggerak kualitas SDM.

Di tingkat daerah, PGRI Kaltim menilai kebijakan pemerintah provinsi ke depan—termasuk program pendidikan gratis Gratispol dan peningkatan fasilitas—akan berperan besar dalam mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai barometer pendidikan nasional.

Status tersebut diproyeksikan menjadikan Kaltim sebagai pusat rujukan pendidikan bagi provinsi lain.

“Jika Kaltim menjadi barometer pendidikan nasional, maka Jakarta, Sumatera, dan Sulawesi kelak akan menjadikan Kaltim sebagai kiblat pendidikan. Karena itu kita harus menyiapkan SDM dan infrastrukturnya,” ujarnya.

Ketua PGRI Kaltim optimistis bahwa langkah Pemerintah Provinsi Kaltim di bawah kepemimpinan gubernur saat ini akan mempercepat terwujudnya visi tersebut.

Dukungan fasilitas, kebijakan pendidikan gratis, dan peningkatan kompetensi guru diyakininya akan menciptakan kualitas pendidikan yang lebih merata dan unggul di seluruh wilayah.

Ia menegaskan bahwa peran guru tidak boleh dipandang remeh dalam perjalanan menuju pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Karenanya, PGRI akan terus memperluas kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat untuk memastikan profesi guru mendapatkan perhatian penuh (Fr/ADV/Diskominfo Kaltim).