KATAMEDIA, Samarinda – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti mampu meningkatkan penerimaan daerah. Menurut Guntur, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, antusiasme masyarakat terlihat meningkat ketika denda pajak dihapus.
“Besar sekali. Dampaknya sangat signifikan. Banyak masyarakat yang sebelumnya menunggak hingga tiga tahun, ingin memperbarui STNK mereka. Ketika denda dihapus, mereka jadi lebih terdorong untuk membayar pajak,” katanya.
Namun, kendala yang muncul adalah syarat administratif berupa KTP. Banyak warga tidak memiliki KTP yang sesuai dengan data kendaraan yang tercantum di STNK maupun BPKB.
“Kendala terbesar saat ini adalah syarat KTP. Banyak pemilik kendaraan tidak lagi memiliki KTP yang tertera di BPKB atau STNK. Ada yang hilang, rusak, atau pemilik aslinya sudah meninggal. Ini menjadi hambatan besar,” lanjutnya
Menurut Guntur, solusi dari masalah ini adalah melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar data kepemilikan bisa disesuaikan dengan sistem NIK yang sudah terintegrasi nasional.
“Kami berharap agar Disdukcapil bisa terlibat untuk membantu integrasi data. Karena sekarang tidak mungkin ada dua KTP dengan NIK yang sama. Bahkan bayi saja bisa dibuatkan NIK, apalagi yang sudah punya KTP sebelumnya,” tambahnya.
Secara ekonomi, kebijakan ini penting untuk mengurangi tunggakan pajak dan memperluas basis wajib pajak yang aktif. Jika berhasil, PAD dari sektor ini akan meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
“Karena sekarang kewenangan pajak kendaraan sudah di daerah, meskipun hasilnya masih dibagi dengan kabupaten/kota,” ujar Guntur. Artinya, semakin banyak pajak yang berhasil dikumpulkan, semakin besar pula dana yang tersedia untuk pembangunan di daerah.
Keberhasilan program ini tidak hanya berdampak fiskal, tetapi juga administratif. Data kendaraan yang diperbarui akan mempermudah pengawasan dan pengendalian lalu lintas serta keamanan.
Guntur optimistis bahwa dengan dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur, serta sinergi antar instansi, sektor ini akan menjadi salah satu tulang punggung PAD.
Pemerintah daerah diharapkan terus memperpanjang program pemutihan dan menyederhanakan proses administratif agar semakin banyak masyarakat yang ikut serta. (Adv)
