Komisi IV DPRD Samarinda Prioritaskan Evaluasi TPP Guru dalam Pembahasan APBD 2027

ktmd - katamedia.co
Selasa, 13 Okt 2026 09:09 WITA
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie

KATAMEDIA, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendorong evaluasi mekanisme pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang selama ini dibayarkan setiap tiga bulan.

Pola tersebut dinilai perlu ditinjau kembali agar para guru memperoleh kepastian pembayaran tunjangan secara lebih teratur, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam kesempatan itu, ketua komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyampaikan bahwa persoalan pencairan TPP guru telah menjadi perhatian legislatif sejak awal tahun.

Baca juga  Aktivitas Pelayaran Sungai Mahakam Meningkat, DPRD Dorong Varia Niaga Perluas Bisnis

Dirinya mengungkapkan sejumlah guru telah menyampaikan aspirasi agar mekanisme pembayaran diperbaiki.

“Kalau kondisi tertentu mungkin bisa saja, tapi jangan terus-menerus dijadikan kebiasaan,” Ungkap Novan. Selasa (13/10/2026).

Menurut Novan, pola pembayaran TPP perlu dikaji karena sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di perangkat daerah lain di lingkungan Pemkot Samarinda telah menerima tunjangan tersebut setiap bulan.

Perbedaan mekanisme itu perlu mendapat perhatian agar tidak memunculkan persoalan terkait kesetaraan perlakuan dan kepastian pemenuhan hak pegawai.

Baca juga  Kolaborasi Instansi Makin Terarah Berkat Sistem ATCS di Kutai Timur

“Pola pembayaran ini perlu kita lihat kembali. Jangan sampai ada perbedaan yang kemudian menimbulkan persoalan di lapangan,” Jelas Novan.

Untuk mendorong penyelesaian, Komisi IV bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda sepakat memprioritaskan pembahasan mekanisme TPP guru dalam penyusunan anggaran tahun depan. Persoalan tersebut akan dibawa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Samarinda Tahun Anggaran 2027.

Baca juga  Samri Shaputra Soroti Bahaya Informasi Tak Terverifikasi di Media Sosial

“Kita telah sepakat dengan teman-teman Banggar, khususnya dari Komisi IV, untuk memprioritaskan itu,” Tegas Novan.

Politisi dari partai Golkar tersebur berharap pembahasan APBD 2027 menghasilkan pola pembayaran TPP yang lebih tertata, konsisten, dan memberikan kepastian bagi para guru tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.

“Dengan evaluasi menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembayaran yang lebih adil dan berkelanjutan,” Tutup Novan.  (ADV/DPRD Kota Samarinda).

Bagikan:
Berita Rekomendasi