KATAMEDIA, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mengadopsi pendekatan kolaboratif untuk memperkuat kualitas pendidikan dengan melibatkan sektor swasta. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Baba, yang menjelaskan bahwa sebagian porsi tanggung jawab pendidikan akan dibagi dengan pihak swasta guna mempercepat peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi yang 49 persen itu nantinya diberikan ke swasta. Tapi swasta juga tetap bekerja sama dengan pemerintah agar bisa meningkatkan kualitas SDM-nya,” ungkap Baba saat diwawancarai.
Langkah ini merupakan bentuk implementasi skema kemitraan pemerintah-swasta atau Public-Private Partnership (PPP), yang lazim digunakan di berbagai negara untuk mengatasi kendala pembiayaan infrastruktur dan layanan publik. Dalam konteks pendidikan, PPP memungkinkan pemerintah menutupi kekurangan fasilitas tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Baba mengakui bahwa saat ini masih terdapat berbagai keterbatasan, khususnya di kota-kota padat seperti Balikpapan. “Memang kita akui, masih ada keterbatasan ruang belajar (rumbel), keterbatasan sekolah juga, terutama di Balikpapan,” jelasnya.
Keterbatasan ini menjadi alasan utama dilibatkannya swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan sinergi ini, diharapkan keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan bisa meningkat secara merata di berbagai wilayah Kaltim.
Praktik serupa telah berhasil diterapkan di beberapa provinsi lain di Indonesia, di mana sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan dukungan regulasi dan pengawasan pemerintah mampu menciptakan ekosistem pendidikan kompetitif dan berorientasi mutu.
Namun, Baba menegaskan bahwa keterlibatan swasta bukan berarti pelepasan tanggung jawab pemerintah. Justru, kemitraan ini diharapkan menjadi sinergi strategis untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur. (Adv)
