KATAMEDIA, SAMARINDA – Transparansi riwayat pendidikan anggota legislatif kembali menjadi perbincangan publik. Di Kalimantan Timur (Kaltim), sejumlah anggota DPRD menyatakan terbuka apabila dokumen ijazah mereka diperiksa atau diverifikasi ulang untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi sebagai pejabat publik.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menilai, keterbukaan dokumen pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat. Ia tidak mempersoalkan apabila pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap seluruh anggota DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sikap itu disampaikan menyusul munculnya petisi daring yang meminta transparansi riwayat pendidikan anggota legislatif, mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.
Darlis mengatakan, tuntutan verifikasi ijazah tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan yang mengancam anggota dewan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap pejabat yang dipilih melalui proses demokrasi.
“Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik (untuk mengaudit), ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kita mengikuti,” kata Darlis.
Ia menegaskan, anggota legislatif harus siap menghadapi permintaan masyarakat terkait keterbukaan dokumen administrasi. Menurutnya, status sebagai pejabat publik membawa konsekuensi untuk menerima pengawasan.
“Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti,” tegasnya.
Darlis juga memastikan tidak akan mempersulit proses pemeriksaan apabila audit atau verifikasi ijazah benar-benar dilakukan. Ia menilai pemeriksaan dokumen pendidikan dapat dilaksanakan sepanjang mekanisme dan kewenangan pihak yang memeriksa jelas.
“Saya tidak akan mempersulit ketika ada audit terhadap itu. Karena itu sesuatu yang sangat mudah. Jadi kami tidak akan mempersulit apa yang ada. Ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik, kok dipersulit?” ujarnya.
Baginya, masyarakat memiliki hak untuk memastikan persyaratan administrasi pejabat publik terpenuhi. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian dari pertanggungjawaban seorang legislator kepada pemilihnya.
“Karena itu memang haknya publik untuk melihat keterpenuhan persyaratan administrasi sebagai pejabat publik. Karena ketika dia sudah menjadi pejabat publik, memang harus siap dengan risiko,” tambahnya.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel turut menanggapi tuntutan tersebut. Ia menjelaskan, dokumen pencalonan anggota legislatif, termasuk ijazah, telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim saat proses pencalonan.
Namun, Ekti menilai pemeriksaan maupun permintaan dokumen pencalonan berkaitan dengan kewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menyimpan berkas administrasi para calon.
“Itu ranahnya KPU ya,” ungkap Ekti secara singkat.
Di tengah berkembangnya tuntutan publik, Darlis kembali menegaskan dukungannya terhadap verifikasi riwayat pendidikan anggota dewan. Ia menilai keterbukaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pejabat publik.
“Kami menyambut baik dan setuju serta sepakat kalau itu memang menjadi keinginan publik untuk memverifikasi ijazah-ijazah anggota dewan. Ketika publik menghendaki ada audit ijazah, saya tidak mempersoalkan,” pungkasnya. (AD/ADV/DPRD Prov. Kaltim).










