KATAMEDIA, KUKAR – Perubahan skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang dilakukan pemerintah pusat berpotensi memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pun memfokuskan antisipasi pada pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan mengenai subsidi BBM dan listrik merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap memiliki peran untuk mengantisipasi dampak lanjutan yang dapat dirasakan masyarakat.
Fokus pemerintah daerah diarahkan pada pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan perubahan kebijakan subsidi tidak berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Kukar.
“Kalau kita di daerah itu menjaga, masih menjaga proses ikutan dari proses pemangkasan,” kata Aulia, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, perubahan subsidi energi berpotensi memberikan dampak terhadap harga barang dan jasa. Karena itu, stabilitas harga menjadi salah satu perhatian Pemkab Kukar agar kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan kemampuan daya beli yang terjaga.
“Kita berusaha menjaga biar tidak terjadi inflasi yang berlebihan sehingga menimbulkan lonjakan harga di tengah-tengah masyarakat,” terangnya.
Selain harga, pemerintah daerah juga akan memperhatikan pendapatan masyarakat. Aulia mengatakan, kondisi pendapatan perlu dijaga agar kebijakan di tingkat pusat tidak berujung pada bertambahnya beban ekonomi masyarakat maupun peningkatan angka kemiskinan.
Aulia berharap perubahan skema subsidi tetap disertai mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam pengalokasian anggaran. Menurutnya, apabila terdapat pengurangan anggaran subsidi pada sektor tertentu, pemerintah pusat diharapkan dapat mengarahkan anggaran tersebut ke sektor lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap pengalihan anggaran tersebut dapat diarahkan pada sektor-sektor produktif sehingga tetap memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Dan kita berharap ini tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga ini bisa menjadi daya dorong atau daya dukung tersendiri untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Yang paling penting menurutnya adalah menjaga bagaimana pendapatan dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dilakukan di tingkat pusat tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di daerah, utamanya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Artinya kita berharap kalau kebijakan pusat ini kan pasti ada check and balances ya, artinya ketika di sini dikurangi nanti pembiayaannya akan disalurkan ke tempat mana lagi,” pungkasnya. (TA/ADV/Diskominfo Kukar).
