KATAMEDIA, Sangatta- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali memfasilitasi pertemuan lintas sektor untuk memperjelas arah pembangunan pendidikan daerah melalui Focus Group Discussion penyusunan Masterplan Pendidikan Kutai Timur 2026–2030.
Agenda yang digelar di Hotel Royal Victoria Sangatta pada Jumat, 21 November 2025 tersebut menjadi wadah penataan ulang strategi agar kebijakan pendidikan lima tahun mendatang memiliki pijakan yang solid dan konsisten dengan agenda pembangunan daerah.
FGD ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur dengan melibatkan unsur Komisi D DPRD Kutim, akademisi, serta perwakilan perusahaan swasta.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, menekankan pentingnya keselarasan antara masterplan dan RPJMD agar setiap langkah yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia mengingatkan bahwa pendidikan memegang porsi besar dalam program prioritas daerah.
Dari total 50 program unggulan Pemkab Kutim, 10 di antaranya berada di bawah sektor pendidikan. Karena itu, menurut Mulyono, penyusunan arah kebijakan tidak boleh bersifat umum, melainkan harus berbasis data, terukur, dan mudah dievaluasi.
“Rancangan ini kami arahkan mengikuti indikator SPM. Itu menjadi patokan dasar bagi seluruh layanan pendidikan di daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tiga unsur pokok menentukan keberhasilan pembangunan pendidikan: pencapaian Standar Pelayanan Minimal, pembenahan perangkat dan sarana pendukung pendidikan, serta kemampuan mereplikasi program-program yang sudah terbukti berjalan efektif.
Ketiganya, kata Mulyono, merupakan landasan agar kebijakan tidak berhenti di tataran dokumen, tetapi dapat diterapkan secara nyata.
Di sisi lain, ia menyoroti peran swasta melalui CSR yang selama ini sudah berkontribusi di sejumlah bidang. Mulyono berharap mekanisme dukungan CSR ke depan lebih terarah dan berpijak pada kebutuhan pendidikan di Kutai Timur.
“Perusahaan dapat memilih bidang bantuannya, tetapi kami berharap kontribusinya benar-benar memberi dorongan besar bagi prioritas pendidikan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Mulyono menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota Komisi D DPRD Kutim. Ia menyebut dukungan legislatif, terutama melalui pokok pikiran DPRD, sangat membantu proses penyusunan masterplan di tengah upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah daerah.
“Kehadiran kolega dari DPRD memberi energi bagi kami. Hubungan komunikasi akan kami perkuat kembali agar kebijakan bisa saling menyokong,” tutur Mulyono.
DPRD Kutim sebelumnya telah menyetujui optimalisasi pokir untuk bidang pendidikan, membuka peluang lahirnya program-program baru yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan menggandeng akademisi dari Universitas Gadjah Mada serta berbagai unsur pemangku kepentingan, FGD ini diharapkan menghasilkan masterplan yang utuh, fleksibel, dan relevan menghadapi tantangan lima tahun mendatang.
Pemerintah daerah menargetkan agar dokumen tersebut menjadi instrumen utama peningkatan kualitas layanan pendidikan Kutai Timur pada periode 2026–2030. (ADV/MR)
