Samarinda, KATAMEDIA – Kegiatan pengawasan langsung terhadap proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah terpencil menjadi langkah penting untuk memastikan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hal inilah yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, saat turut serta dalam pengecekan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kamis (22/05).
Kehadiran Ekti menjadi bagian dari rombongan pejabat tinggi yang melakukan monitoring persiapan PSU yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2025. Beberapa tokoh penting yang ikut dalam kegiatan ini antara lain Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Kapolda Kaltim Brigjen Pol. Endar Priantoro, Anggota KPU RI Iffa Rosita, serta Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh.
“Kita mendampingi Pak Gubernur, Kapolda, dan Pangdam terkait dengan kunjungan monitoring persiapan PSU tanggal 24 Mei di Mahakam Ulu,” tutur Ekti Imanuel dalam keterangannya kepada media.
Secara ilmiah, keterlibatan pemangku kepentingan lintas sektor dalam pengawasan tahapan PSU merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pemilu yang bebas dari tekanan, manipulasi, dan potensi konflik. Mahakam Ulu yang merupakan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) memiliki tantangan geografis dan logistik yang memerlukan atensi khusus dari pusat maupun daerah.
PSU sendiri merupakan mekanisme konstitusional untuk memperbaiki proses pemungutan suara yang dianggap bermasalah atau cacat hukum. Dalam konteks ini, monitoring yang dilakukan tidak hanya mencakup kesiapan teknis logistik seperti surat suara dan perlengkapan TPS, tetapi juga aspek keamanan dan ketertiban masyarakat di lokasi pemungutan.
Keterlibatan unsur DPRD menunjukkan bahwa proses demokrasi tidak hanya menjadi domain eksekutif dan penyelenggara pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari pengawasan politik daerah. Hal ini penting agar pelaksanaan PSU tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi secara moral di mata rakyat.
Dengan dukungan penuh dari aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga penyelenggara pemilu, diharapkan PSU di Mahakam Ulu dapat berlangsung dengan damai, adil, dan partisipatif. Kegiatan pengecekan lapangan ini menjadi simbol bahwa negara hadir untuk memastikan setiap suara rakyat dihargai dan dilindungi.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah dan DPRD dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Kalimantan Timur, termasuk di wilayah-wilayah yang aksesnya tidak mudah namun tetap menjadi bagian utuh dari sistem politik nasional. (Adv)
